TKN Prabowo-Gibran Beharap PDIP Tidak Menjadi Oposisi

Harianjogja.com, JAKARTA—Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran meminta PDI Perjuangan (PDIP) tidak jadi oposisi dan membantu Prabowo-Gibran membangun Indonesia.

Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani mengakui Prabowo-Gibran tidak bisa membangun Indonesia sendirian, karena butuh bantuan dari banyak tokoh nasional.

Oleh karena itu, Muzani mengatakan pihaknya dalam waktu dekat bakal menemui PDI-Perjuangan dan mengajaknya bersatu ke dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Pak Prabowo dan Mas Gibran kan punya keinginan untuk merangkul semua kekuatan untuk membangun Indonesia, makanya kami akan lakukan itu," tuturnya di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Muzani juga menjelaskan dirinya mendapat perintah langsung dari Prabowo Subianto untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan partai pendukung maupun bukan pendukung.

Tujuannya, kata Muzani adalah merangkul semua partai politik guna membangun Indonesia bersama-sama.

BACA JUGA: Anies Ungkap Isi Pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh

"Kami akan terus berkomunikasi dengan seluruh pimpinan partai politik Indonesia untuk merangkul kekuatan bersama," kata Muzani.

Sikap PDIP

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan bahwa partainya siap untuk menjadi oposisi.

Hasto mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Ketika itu, katanya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” paparnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI-P akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” lanjutnya.

Ada pun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakay sipil prodemokrasi yang saat ini menurut Hasto jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com