DPRD Bantul Sebut Pemangkasan TKD Berpotensi Berlanjut pada 2027
DPRD Bantul menyoroti potensi pemangkasan TKD pada 2027 setelah anggaran tahun ini dipangkas lebih dari Rp150 miliar.
Sejumlah massa saat berunjuk rasa di kantor Bawaslu DIY memprotes kinerja penyelenggara Pemilu itu yang dianggap tak optimal, Kamis (22/2/2024)./Harian Jogja-Yosef Leon
Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah massa berdemo di kantor Bawaslu DIY, Kamis (22/2/2024). Mereka memprotes kinerja Bawaslu yang dianggap tak optimal selama penyelenggaraan Pemilu lantaran masih banyaknya temuan seperti dugaan politik uang dan penggelembungan suara.
Dari pantauan Harianjogja.com, Kamis siang, massa yang merias diri dengan tampilan nyentrik di wajah mereka sudah tiba di kantor Bawaslu DIY. Datang dengan membawa kentongan, panci dan kaleng kerupuk berukuran jumbo, mereka berorasi memprotes kinerja Bawaslu DIY.
Di akhir unjuk rasa, perwakilan massa memberikan dua kaleng kerupuk melempem ke pengurus Bawaslu DIY sebagai simbol bahwa kinerja mereka tak optimal selama Pemilu kemarin. Padahal gaji dan tunjangan kinerja para anggotanya naik di Pemilu 2024 ini.
Koordinator Aksi, Arya Yuda mengatakan dalam aksi itu pihaknya ingin mengingatkan kepada Bawaslu agar bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yakni mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sekarang tahapan Pemilu yang masih berlangsung pada rekapitulasi perhitungan suara diharapkan diawasi dengan optimal.
"Kita tahu bahwa Pemilu adalah satu-satunya instrumen demokrasi di Indonesia dalam memilih pemimpin. Kita tidak urus siapa pemimpin yang terpilih tapi jalan untuk terpilih itu harus sesuai dengan aturan," kata Arya.
Menurutnya, selama Pemilu berlangsung kinerja Bawaslu DIY masih jauh dari kata optimal dan terkesan hanya formalitas belaka. Sesuai fungsi Bawaslu, kata dia, harusnya bisa mencegah, mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu kemarin.
"Kita semua bisa melihat politik uang merajalela, penggelembungan suara juga. Mana pengawasannya? Kalau pun mereka buat rekomendasi apa yang direkomendasikan tidak ada," ujarnya.
Arya menyebut, warga Jogja hanya ingin pemimpin Indonesia yang terpilih selama lima tahun ke depan merupakan sosok yang bisa memberikan kenyamanan dan kedamaian kepada warga. Selain itu bisa memberikan kepastian dan menepati janji yang diusungnya selama Pemilu lalu.
"Kerupuk melempem itu adalah simbol. Kalau misalnya Pemilu adalah hidangan makan, harus ada kerupuk sebagai pelengkap supaya enak. KPU dan Bawaslu juga begitu, jadi bagian instrumen demokrasi yang melengkapi proses Pemilu, sama seperti kerupuk. Kalau kerupukmya melempem ya bisa diartikan Pemilunya tidak berjalan optimal," jelasnya.
BACA JUGA: Bawaslu DIY Temukan Banyak TPS Kekurangan Surat Suara di Gunungkidul
Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib yang menerima kaleng kerupuk dari massa aksi mengaku berterima kasih kepada peserta unjuk rasa yang telah menyampaikan aspirasinya pada kesempatan itu. "Terima kasih atas hadirnya di kantor kami yang bapak ibu sampaikan sudah kami dengar dan jadi vitamin bagi kami untuk terus mengawal jalannya Pemilu di DIY," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Bantul menyoroti potensi pemangkasan TKD pada 2027 setelah anggaran tahun ini dipangkas lebih dari Rp150 miliar.
Jadwal KSPN Jogja ke Gunungkidul Jumat, 30 Oktober 2026. Cek jam keberangkatan dan tarif ke Obelix Sea View serta Pantai Drini.
Jadwal DAMRI YIA-Jogja Jumat, 30 Oktober 2026, tersedia untuk 5 rute dengan tarif normal Rp80.000 per penumpang.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Jumat, 30 Oktober 2026, tersedia 10 perjalanan. Cek jam keberangkatan dari Jogja dan Kutoarjo.
Jadwal KA Bandara YIA Jumat, 30 Oktober 2026, tersedia untuk layanan reguler dan Xpress. Simak jam keberangkatan dan kedatangan.
Jadwal KRL Solo-Jogja Jumat, 30 Oktober 2026, tersedia dari Stasiun Palur mulai pukul 05.00 WIB. Cek jadwal di setiap stasiun.