Badan Adhoc Pilkada Sleman Dibentuk Setelah Lebaran

Harainjogja.com, SLEMAN—Tahapan Pilkada Sleman masih dalam proses persiapan. Rencananya pembentukan badan adhoc seperti pengawas kecamatan, PPK hingga penyelenggara di tingkat kalurahan mulai direkrut pertengahan April mendatang.

Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan tahapan Pilkada Sleman sudah dimulai. Meski demikian, untuk saat ini masih sebatas persiapan-persiapan.

Pada saat sekarang, sambung dia, untuk tim pengawasan juga masih sebatas penyiapan program. “Kalau di KPU sudah ada pembukaan pendaftaran pemantau pilkada,” kata Arjuna, Selasa (5/3/2024).

Menurut dia, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, kegiatan pilkada mulai Nampak terlihat usai Lebaran. Pasalnya, mulai 17 April dilaksankan pembentukan badan adhoc, baik di bawaslu maupun KPU.

Arjuna menjelaskan, untuk tim pengawasan akan membentuk panwasam di tingkat kapanewon. Selain itu, juga ada pembentukan berjenjang, yakni pengawas di tingkat kalurahan.

“Mulainya 17 April 2024 dan bulan itu sudah banyak kegiatan. Sebab, selain pembentukan badan adhoc, juga ada proses pemutakhiran data pemilih,” katanya.

Disinggung mengenai anggaran pengawasan di Pilkada 2024, Arjuna mengakui tidak ada masalah. Plafon 40% atau sebesar Rp5,5 miliar sudah diberikan di 2023.

Adapun kekurangannya sebesar Rp8,25 miliar akan diberikan oleh Pemkab Sleman dalam waktu dekat ini. “Total untuk pengawasan pilkada, Bawaslu Sleman mendapatkan hibah sebesar Rp13,75 miliar,” katanya.

Terpisah, Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi belum bisa dikonfirmasi terkait dengan persiapan pilkada. Pada saat dihubungi maupun dikirimi pesan singkat, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Sleman memastikan tidak ada masalah berkaitan dengan anggaran Pilkada 2024. Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan mencapai Rp58,5 miliar.

BACA JUGA: 2 Kader Gerindra Siap Maju di Pilkada Sleman

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sleman, Achmad Raharjo mengatakan, untuk anggaran pilkada tidak ada masalah. Pasalnya, sisa anggaran yang belum diberikan akan segera dicairkan.

Menurut dia, pemkab masih memiliki kewajiban menyerahkan 60% anggaran pilkada ke KPU dan Bawaslu. Total besaran belum diberikan mencapai Rp35,1 miliar. “Untuk alokasi Rp23,4 miliar sudah diberikan di 2023,” kata Jojo, sapaan akrabnya.

Ia mengungkapkan, untuk termin kedua sebesar 60% sudah dalam persiapan pencairan. Adapun proses masih menunggu pengesahan melalui Surat Keputusan Bupati Sleman. “Masih proses dan kami menyakini anggaran termin kedua bisa dicairkan pada bulan ini,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.