Wacana Pilkada lewat DPRD diusung PKB dan Golkar, tapi pengamat menilai berpotensi bumerang bagi partai pengusung dan mengurangi demokrasi lokal.
Mahasiswa BEM Nusantara DIY menggelar aksi di DPRD DIY menolak keras wacana Pilkada lewat DPRD yang dinilai mencederai demokrasi.
Megawati Soekarnoputri menegaskan PDIP menolak Pilkada melalui DPRD dan meminta Pilkada langsung tetap dipertahankan.
Isu yang mengemuka tentang pengalihan hak rakyat sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah secara langsung kepada wakil rakyat di parlemen.
Survei LSI menunjukkan mayoritas pemilih Prabowo, Anies, dan Ganjar menolak wacana Pilkada dipilih oleh DPRD.
Akademisi UII menilai wacana Pilkada lewat DPRD tak menyelesaikan masalah demokrasi dan berisiko mengulang praktik politik lama.
Pakar politik menilai pilkada oleh DPRD berisiko memperdalam problem demokrasi dan mempersempit partisipasi publik di Indonesia.
Pemerintah saat ini masih mendalami usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Hal ini dikatakan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan menolak wacana penggunaan kembali sistem Pilkada tidak langsung atau kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan memisahkan waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
