Aksi Demo KPU Jadi Sorotan Media Massa Asing

Reyhan Fernanda Fajarihza Rabu, 20 Maret 2024 17:47 WIB

Aksi Demo KPU Jadi Sorotan Media Massa Asing

Sejumlah massa dari berbagai organisasi melakukan aksi dengan membakar ban di depan KPU, Jakarta, Senin (18/3/2024)./Antara

Harianjogja.com, JAKARTA—Media asing menyoroti aksi unjuk rasa yang terjadi di sekitar gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024.

Kantor berita Channel News Asia (CNA) menggarisbawahi terjadinya demonstrasi di depan Kantor KPU, Jakarta Pusat sejak beberapa hari lalu hingga saat ini. “Pengunjuk rasa meminta agar penyelenggara pemilu menghentikan langkah Menteri Pertahanan sekaligus kandidat kuat presiden Prabowo Subianto untuk terpilih. Mereka juga mengeklaim adanya kecurangan pemilu besar-besaran,” demikian bunyi laporan CNA sebagaimana dikutip pada Rabu (20/3/2024).

Laporan itu juga menyoroti keunggulan telak Prabowo dan pasangannya yang merupakan Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara sementara, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan angka sekitar 58% melawan dua rivalnya, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Rival Prabowo belum mengakui kekalahan dan tengah menunggu hasil resmi sebelum menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga diperkirakan akan menggunakan hak angket di DPR terhadap dugaan kecurangan pemilu yang disebut terstruktur, sistematis, dan masif,” tulis laporan CNA.

KPU memiliki batas untuk mengumumkan hasil resmi Pemilu 2024 pada hari ini, Rabu (20/3/2024). Sebagai antisipasi terhadap berlangsungnya demonstrasi terkait dengan hal itu, polisi mengerahkan 1.910 personel di Kantor KPU.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa selain di KPU, pihaknya juga mengerahkan 1.145 personel untuk mengawal demonstrasi di DPR atau MPR RI.

"Dalam rangka pengamanan aksi hari ini di KPU RI dan DPR RI, kami melibatkan 1.910 Personel di KPU RI dan 1.145 personel di DPR/MPR," ujarnya saat dihubungi, Rabu.