Ahmad Luthfi Bidik Juara Umum Pornas Korpri 2027, Porprov Jadi Ajang Pemanasan
Sebanyak 1.780 atlet dan 457 official meramaikan gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Korps Pegawai Republik Indonesia (Kopri) Jawa Tengah 2026
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (15/9/2025). - ist
JAKARTA—Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (15/9/2025), menekankan pentingnya optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyelesaian persoalan agraria di daerah. GTRA sendiri dipimpin langsung oleh kepala daerah, baik bupati di tingkat kabupaten maupun gubernur di tingkat provinsi.
“Kami terus mendorong penguatan peran GTRA di daerah. Kami melihat adanya cerita sukses di daerah, seperti di Majalengka, di mana Plt. Bupati Majalengka saat itu berhasil mendorong pelepasan kawasan hutan seluas 34 hektare yang telah ditempati warga selama bertahun-tahun,” ungkap Wamen Ossy di Gedung Nusantara, Jakarta.
Hasil dari pelepasan kawasan hutan tersebut sangat signifikan. Lebih dari 1.600 kepala keluarga akhirnya memperoleh sertipikat hak atas tanah mereka secara resmi. Keberhasilan ini, menurut Wamen Ossy, merupakan bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan dalam percepatan Reforma Agraria.
“Kami percaya bahwa pengelolaan pertanahan di daerah tidak bisa lepas dari peran aktif kepala daerah. Maka dari itu, GTRA harus diperkuat dan dioptimalkan agar masyarakat di kawasan-kawasan yang selama ini belum tersentuh legalisasi bisa segera memperoleh hak hukumnya,” tutur Wamen Ossy.
Pengelolaan kawasan hutan itu sendiri secara administratif merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan. Pelepasan kawasan hutan bisa terjadi karena ada masyarakat yang telah tinggal di atas kawasan hutan selama puluhan tahun tanpa memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditempati. Untuk itu, Wamen Ossy bukan hanya mengajak GTRA daerah ikut berkontribusi memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat, tetapi ia juga mendorong sinergi dengan Kementerian Kehutanan.
BACA JUGA: Pemkot Jogja Tingkatkan Kesehatan Masyarakat melalui Perbaikan RTLH
“Kementerian ATR/BPN tidak bisa melakukan legalisasi hak atas tanah yang berada di kawasan hutan sebelum ada proses pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan,” pungkas Wamen ATR/Waka BPN.
Sebelumnya, dalam RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, memaparkan rencana kerja aksi Kementerian ATR/BPN tahun 2026. Selain Kementerian ATR/BPN, rapat ini juga diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Turut hadir jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 1.780 atlet dan 457 official meramaikan gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Korps Pegawai Republik Indonesia (Kopri) Jawa Tengah 2026
Hungaria menjamu Irlandia Utara pada matchday terakhir UEFA Nations League 2026/2027. Irlandia Utara cukup imbang untuk promosi langsung.
Majalah Matajendela genap berusia 20 tahun. Ibarat siklus kehidupan manusia, seorang pemuda sedang berada dalam masa penuh kreativitas.
Jadwal MotoGP Portugal 2026 berubah. Moto3 digelar pukul 17.00 WIB, Moto2 pukul 18.15 WIB, dan MotoGP tetap pukul 20.00 WIB.
Kunjungan wisata Gunungkidul mencapai 5,18 juta hingga 16 November 2026. Kawasan pantai masih menjadi tujuan utama wisatawan.
Microsoft mengungkap bug perangkat lunak, pengalihan Teams, dan kapasitas server menjadi pemicu gangguan global Microsoft 365