Imigrasi DIY Perkuat Kepatuhan Internal
Menjaga integritas bukan hanya soal menjalankan aturan, tetapi juga tentang bagaimana setiap insan imigrasi mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab
Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad (ketiga kiri) dan Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan (tengah) berfoto bersama saat acara High Level Marketing, Capacity Building Digitalisasi Keuangan, & Launching Eling Pajak Daerah. - Istimewa/BPD DIY
KULONPROGO—Bank BPD DIY menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program pembangunan Pemkab Kulonprogo. Beberapa di antaranya lewat program sinergis di bidang keuangan, digital, dan sosial.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama mempercepat pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan di Bumi Binangun.
Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad, mengatakan bahwa sebagai bank milik pemerintah daerah, BPD DIY memiliki tanggung jawab moral dan ekonomi untuk berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bentuk dukungan itu diwujudkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di sektor pembangunan, pendidikan, pariwisata, sosial, dan budaya.
“Kami terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tak terkecuali Pemkab Kulonprogo agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat. Implementasinya paling tidak mencakup tiga aspek penting, yaitu keuangan, digital, dan sosial,” ujar Santoso, Kamis (10/10).
Di bidang keuangan, BPD DIY menyediakan beragam produk pembiayaan yang berpihak kepada masyarakat, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit PEDE, yang menjadi akses permodalan bagi pelaku UMKM.
Selain itu, program KPR Griya juga dihadirkan untuk membantu masyarakat memiliki rumah impian dengan bunga terjangkau.
Pada aspek digitalisasi, BPD DIY terus berinovasi dengan layanan seperti BPD DIY Mobile, Merchant QUAT, dan berbagai produk digital lain yang mempermudah transaksi keuangan masyarakat maupun pemerintah daerah.
Santoso menjelaskan, BPD DIY bersama Pemkab Kulonprogo juga aktif memfasilitasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) online dan Kartu Kredit Indonesia untuk mendukung efisiensi transaksi keuangan daerah. “Kami berharap dalam waktu dekat Pemkab Kulonprogo bisa memanfaatkan aplikasi Digdaya BPD DIY untuk melayani transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan desa,” ucap Santoso.
Adapun, di bidang sosial, komitmen BPD DIY diwujudkan melalui penyaluran dana CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Sejak 2017, BPD DIY telah menyalurkan bantuan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kulonprogo sebanyak 123 unit dengan total nilai Rp1,78 miliar yang pelaksanaannya didasarkan pada hasil verifikasi kelayakan penerima atas usulan pamong masyarakat setempat.
Diakuinya, masih terdapat ribuan rumah tidak layak huni di Kulonprogo yang perlu mendapat perhatian.
Pemerintah daerah, menurutnya, tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut sendirian. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk turut berkolaborasi. “Inilah saatnya bersinergi. Kami semua harus bergotong royong dan menghilangkan ego sektoral demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo,” ucap dia.
Selain program sosial, BPD DIY juga mendukung berbagai event berskala nasional dan internasional di Kulonprogo yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal.
Pendampingan bagi pelaku UMKM juga terus dilakukan agar semakin banyak usaha mikro yang mampu naik kelas. “Tema Sinergi dan Kolaborasi sangat tepat untuk diterapkan dalam setiap langkah pembangunan. Dengan kebersamaan, kita bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan angka kemiskinan.” (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Menjaga integritas bukan hanya soal menjalankan aturan, tetapi juga tentang bagaimana setiap insan imigrasi mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab
Pemerintah menyiapkan Tol Japek 2 Selatan dan Tol Prosiwangi untuk uji coba pendaratan jet tempur dalam kondisi darurat.
Bhayangkara FC melepas 15 pemain dan mempertahankan sejumlah pemain kunci untuk menghadapi Super League musim 2026/2027.
Cakupan layanan PDAM Kota Jogja baru mencapai 30 persen. Air tanah yang masih dianggap baik dan persoalan sanitasi menjadi tantangan.
Revisi Permenaker outsourcing diklaim rampung. Pekerja alih daya nantinya hanya diperbolehkan untuk empat jenis pekerjaan penunjang.
Kepala BGN Sudaryono meminta masyarakat melaporkan oknum yang mengatasnamakan dirinya untuk menekan petugas Program Makan Bergizi Gratis.