Hasto Wardoyo Soroti Inovasi Semu di Yogyakarta

YOGYAKARTA — Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyoroti fenomena “inovasi semu” dalam birokrasi dan pendidikan saat Public Lecture Series 002 di Embung Giwangan, Senin (16/2/2026). Ia menegaskan perubahan bangsa harus bertumpu pada perubahan perilaku, bukan sekadar percepatan administrasi.

Forum yang digelar Pandu Negeri di Embung Giwangan tersebut menghadirkan refleksi kritis tentang arah pembangunan sumber daya manusia. Dalam paparannya, Hasto Wardoyo mengingatkan bahwa banyak terobosan yang dipromosikan sebagai inovasi sejatinya belum menyentuh fondasi perubahan pola pikir masyarakat.

"Banyak inovasi yang kita banggakan hari ini sebenarnya hanya Just Normal Science. Kerjanya memang terlihat cepat, seperti cetak Akta hari ini juga, tapi tidak menyentuh akar masalah yaitu perubahan pola pikir (Change of Mindset)," tegas Hasto.

Menurut Hasto Wardoyo, tantangan kepemimpinan saat ini bukan sekadar menghadirkan sistem yang efisien, melainkan menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku nyata. Ia menilai masyarakat kerap memahami konsep secara kognitif, tetapi belum sepenuhnya mengimplementasikan nilai tersebut dalam praktik sehari-hari.

Pandangan tersebut diperdalam oleh pengamat politik Rocky Gerung yang membedahnya melalui perspektif filsafat pendidikan. Rocky menilai persoalan perubahan pola pikir tidak lepas dari orientasi sistem pendidikan nasional yang dinilainya lebih menekankan produksi ijazah ketimbang pembentukan nilai.

"Pendidikan itu, mengutip Socrates, adalah Maieutike Techne—teknik kebidanan untuk mengeluarkan janin pikiran guna menghidupkan harapan. Namun yang kita lihat sekarang adalah surplus ijazah namun defisit value," ujar Rocky.

Rocky Gerung menambahkan, kebijakan pendidikan yang terlalu teknokratis berpotensi menjadikan sistem sebagai alat legitimasi kekuasaan, alih-alih menjadi ruang kritis yang melindungi hak generasi masa depan. Ia juga menyoroti persoalan integritas akademik yang rentan tergerus kepentingan material sebelum pertahanan epistemik terbentuk kuat di lingkungan kampus.

Menurutnya, kondisi tersebut berimplikasi pada lahirnya lulusan yang terjebak dalam teknostruktur kebijakan tanpa daya kritis, sehingga aspek etika lingkungan dan kemanusiaan kerap terabaikan dalam proses pengambilan keputusan.

Sementara itu, ekonom UGM Rimawan Pradiptyo mengurai persoalan dari sudut kelembagaan dengan menyinggung fenomena Institutional Decay atau pembusukan institusi. Ia menilai, sistem insentif yang tidak selaras kerap membuat kebijakan berbasis data berhenti di tengah jalan.

"Kita sering bicara Evidence Based Policy (Kebijakan Berbasis Data), tapi faktanya banyak Satgas yang sangat berhasil secara data justru tidak diteruskan karena alasan politik. Ini menunjukkan bahwa cara berpikir merdeka belum benar-benar menjadi fondasi dalam pengelolaan negara kita," jelas Rimawan.

Rimawan Pradiptyo kemudian mendorong penerapan keadilan epistemik sebagai langkah konkret, yakni membuka ruang pengakuan terhadap pengetahuan masyarakat akar rumput dalam perumusan kebijakan. Ia juga menantang para pengajar untuk menggeser metode evaluasi pembelajaran dari sekadar pilihan ganda menuju pendekatan analisis dan sintesis yang mampu memantik orisinalitas berpikir mahasiswa, sehingga diskursus tentang inovasi semu, perubahan pola pikir, dan reformasi pendidikan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan berlanjut pada praktik nyata di ruang kelas maupun tata kelola pemerintahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.