BKK Reformasi Kalurahan Naik Menjadi Rp150 Juta

JOGJA—Paniradya Kaistimewan DIY menaikkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) reformasi kalurahan/kelurahan tahun ini menjadi Rp120 juta per kalurahan/kelurahan dari tahun sebelumnya Rp100 juta yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais).

Kenaikan anggaran dari Danais ini diharapkan mampu memperkuat layanan birokrasi sekaligus pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan/kelurahan. Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Kurniawan, menjelaskan 2026 menjadi tahun kedua pelaksanaan BKK reformasi.

Menurutnya, reformasi kalurahan/kelurahan ini terbagi menjadi dua, yakni reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat. Pada aspek reformasi birokrasi, pemerintah kalurahan diarahkan memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui 16 kegiatan utama.

Seperti peningkatan layanan administrasi kependudukan, pengelolaan keuangan, penataan arsip, penguatan regulasi kalurahan hingga tata kelola pengadaan barang dan jasa.

“Reformasi pemberdayaan masyarakat itu bisa untuk kemiskinan, stunting, kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sosial budaya di masyarakat,” ujarnya dalam podcast “Mengawal BKK Reformasi Kalurahan untuk Kesejahteraan Rakyat” di kantor Harian Jogja, Jumat (29/5/2026).

Dia menjelaskan, khusus di Kota Jogja, penggunaan dana BKK disepakati untuk difokuskan pada penanganan stunting. Dengan fokus pada satu persoalan utama, hasil evaluasi menunjukkan penurunan angka stunting yang cukup signifikan pada 2026 ini.

Lebih lanjut, dia mengatakan karakter wilayah di DIY berbeda-beda sehingga program pemberdayaan masyarakat tidak bisa disamaratakan. Wilayah kabupaten memiliki potensi dan tantangan masing-masing, sehingga penggunaan dana disesuaikan dengan kondisi lokal tiap daerah.

“Kami beri rambu-rambunya untuk pemberdayaan ini masing-masing sesuai potensi dan kondisi daerahnya selain kota, tadi karena sudah sepakat,” jelasnya.

Kurniawan berharap pemerintah kalurahan dapat menjalankan program BKK reformasi kalurahan secara tertib dan tepat waktu meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya. Menurut dia, pengelolaan program di tingkat kalurahan tidak mudah sehingga upaya menjaga ketertiban administrasi perlu diapresiasi.

“Saya kira sudah langkah pertama yang bagus. Kemudian yang kedua baru secara optimalisasi kemanfaatan,” tuturnya.

Ia meminta jika ditemukan ketidakpahaman, pihak terkait bisa langsung bertanya. Warga dapat berkoordinasi mulai dari tingkat RT, dukuh hingga kalurahan. Sementara pemerintah kalurahan juga didorong proaktif berkonsultasi dengan instansi teknis maupun Paniradya Kaistimewan sesuai persoalan yang dihadapi.

“Jadi jangan sungkan kalau tidak tahu untuk terus aktif bertanya daripada habis waktunya, tidak bisa apa-apa. Misalnya dibantu duitnya tidak bisa digunakan secara optimal,” lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DIY Fraksi PDIP, Yuni Satia Rahayu, menyampaikan pihaknya rutin mendatangi kalurahan di DIY untuk memantau berbagai persoalan di wilayah. Melalui kunjungan ini, DPRD berupaya memastikan bantuan BKK reformasi kalurahan sudah diterima dan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut Yuni, sejumlah kalurahan menyampaikan bantuan Rp100 juta pada 2025 dan Rp120 juta pada 2026 sudah diterima. Ia mengungkapkan beberapa kalurahan sempat mengalami kebingungan karena petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program mengalami perubahan atau terlambat diterima.

Oleh karena itu, DPRD meminta pemerintah kalurahan aktif berkoordinasi dengan Paniradya Kaistimewan maupun instansi terkait apabila menemui kendala dalam pelaksanaan program.

“Masyarakat kayaknya enggak terlalu tahu bahwa ada bantuan dari Pemerintah DIY karena ini kan bantuan biasanya melalui kabupaten dulu. Ini kan langsung, ya,” ungkapnya.

Dia mengatakan sebagian besar kalurahan di DIY masih cukup bergantung pada bantuan pemerintah untuk menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. DPRD berharap besaran BKK reformasi kalurahan bisa terus ditingkatkan pada tahun mendatang.

“Selalu kami tanyakan memastikan anggaran yang Rp120 juta tahun ini sudah benar-benar digunakan,” ujarnya.

Menurutnya, setelah kunjungan lapangan, biasanya pihak kalurahan akan diundang ke DPRD untuk berdiskusi bersama, dipertemukan dengan Paniradya Kaistimewan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, serta OPD lain sesuai kebutuhan, seperti BPBD maupun mitra kerja Komisi A DPRD DIY.

Melalui pertemuan itu, kata dia, pemerintah kalurahan dapat memperoleh penjelasan langsung terkait perubahan kebijakan, alasan kenaikan anggaran maupun perbedaan penggunaan dana di tiap wilayah.

“Kami akan berjuang tahun depan, mudah-mudahan bisa naik lagi. Kami menyadari pentingnya peran aktif dari kawan-kawan yang ada di kalurahan maupun kelurahan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di kalurahan dan kelurahan ini.” (Adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.