Data Sensus Ekonomi Penting untuk Keberlanjutan Bisnis

JOGJA-  Data hasil Sensus Ekonomi 2026 dimaksudkan untuk menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi yang salah satu muaranya adalah keberlanjutan pertumbuhan bisnis.

Hal itu disadari sepenuhnya oleh pendiri Bakpia Jogkem, Ariyanto. Sebagai pelaku usaha, dia menilai Sensus Ekonomi 2026 bisa memberikan gambaran mengenai kekuatan ekonomi Indonesia, baik secara lokal maupun nasional.

Data tersebut kemudian dapat menjadi tolok ukur pemerintah dalam menyusun kebijakan, termasuk terkait pembiayaan, perpajakan, maupun stimulus bagi dunia usaha. “Dengan adanya Sensus Ekonomi, harapannya pemerintah bisa mengetahui apa yang kira-kira bagus bagi pengusaha, termasuk stimulusnya,” katanya kepada Harian Jogja, Jumat (7/8).

Dia menilai akurasi data juga penting untuk mengetahui perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Menurutnya, data tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat posisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain.

Itulah sebabnya, Ariyanto mengajak pelaku usaha memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada petugas sensus. Data yang terkumpul, menurutnya, akan menjadi dasar bagi BPS untuk menyusun gambaran kondisi perekonomian yang selanjutnya dapat digunakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. “Kebijakan itulah yang kami butuhkan, tentunya kebijakan yang artinya memudahkan,” ujarnya.

 Sinkronisasi Kebijakan

Ariyanto juga berharap hasil Sensus Ekonomi tidak berhenti sebagai data, tetapi dapat diikuti dengan sinkronisasi kebijakan antarinstansi.

Dia menilai, BPS, sektor perpajakan dan perbankan perlu membangun ekosistem data dan kebijakan yang saling mendukung. “Mulai dari BPS sudah menunjukkan mau mendata, nanti kalau ada datanya dari pihak perpajakan bagaimana menyikapi ini, kemudian dari pihak perbankan juga. Kumpul bareng. Masing-masing institusi yang menaungi pengusaha jangan menunjukkan egosentris,” katanya.

Menurutnya, semakin akurat data yang diperoleh pemerintah, semakin besar peluang kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) DIY menyebut pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sejauh ini berjalan lancar. BPS DIY mengaku belum ada pelaku usaha yang menolak mengikuti pendataan.

Plt Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan kendala yang dihadapi petugas di lapangan sejauh ini tidak signifikan. Untuk kategori usaha besar yang jumlahnya sekitar 1.300 unit dengan tingkat pendataan telah mencapai hampir 60% pada akhir Juli 2026. 

Menurutnya, proses pendataan masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026 sehingga capaian tersebut masih berpotensi meningkat. BPS DIY juga memastikan pelaku usaha sejauh ini memberikan respons positif terhadap pelaksanaan sensus.

“Kami mendata semua pelaku usaha. Alhamdulillah sampai dengan hari ini semua bersedia disensus. Kan belum selesai waktunya, kami lihat saja nanti sampai 31 Agustus 2026,” ujarnya.

Meski demikian, kata dia, petugas tetap menghadapi sejumlah tantangan teknis di lapangan. Salah satunya adalah kepala keluarga yang bekerja pada siang hari sehingga petugas harus melakukan pendataan kembali pada malam hari.

Selain itu, petugas menemukan sejumlah kamar indekos dalam kondisi kosong karena penghuni sedang pulang kampung selama masa libur. Kondisi tersebut membuat petugas perlu mendata ulang pada waktu yang berbeda.

“Untuk itu, kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan seluruh segmen pendataan dapat dijangkau. Apalagi pendataan pun bisa dilakukan di berbagai lokasi, mulai dari pusat perbelanjaan, pasar hingga klaster perumahan.” (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.