Pemprov Jateng Perluas Program Satu OPD Satu Desa untuk Percepat Penanganan Kemiskinan

SEMARANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan memperluas program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan sebagai salah satu strategi mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Saat ini, program tersebut telah menjangkau 641 desa.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Selasa (29/9/2026).

Taj Yasin mengatakan meskipun angka kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan, capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui pembenahan data dan intervensi yang lebih terarah.

“Di kecamatan kita mana yang paling miskin? Kita kecilkan lagi di kecamatan itu desanya mana. Di situ kita tugaskan OPD kita,” katanya.

Menurut dia, pendampingan harus dilakukan secara lintas sektor. OPD yang mendapat tugas tidak harus menyelesaikan persoalan kemiskinan seorang diri, tetapi berperan sebagai koordinator untuk menghubungkan kebutuhan desa dengan program dari OPD lainnya.

“Mereka sifatnya menjadi koordinator, supaya program itu bisa berjalan semuanya di desa-desa tersebut,” ujarnya.

Taj Yasin juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data kemiskinan secara berkala agar perubahan kondisi masyarakat dapat segera tercatat.

Menurutnya, proses verifikasi data dapat dimulai dari tingkat desa, bahkan hingga RT dan RW. Perangkat desa bersama tokoh masyarakat dinilai lebih mengetahui kondisi warga di wilayah masing-masing.

Taj Yasin menekankan keberanian melakukan verifikasi dan memperbaiki data menjadi salah satu kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Selain pembenahan data, ia meminta program penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan konsumtif. Bantuan perlu diarahkan pada pemberdayaan, terutama bagi masyarakat usia produktif, agar mereka mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Ia mencontohkan bantuan produktif berupa kambing, ayam, dan unggas yang perlu disertai pendampingan serta pengawasan keberlanjutan. Pemerintah perlu memastikan bantuan tersebut tidak berhenti begitu saja, tetapi berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi penerimanya.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, mengatakan upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,31%.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan penyediaan lapangan kerja agar masyarakat memperoleh pendapatan dan mampu meningkatkan kesejahteraan.

Ia menyampaikan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,21% atau sekitar 3,29 juta orang.

Imam menyebut kemiskinan masih relatif tinggi di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi karakter Jawa Tengah yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan agraris, dengan alternatif sumber pendapatan yang relatif terbatas.

Namun demikian, kemiskinan ekstrem menunjukkan perkembangan positif. Imam menyebut angka kemiskinan ekstrem Jawa Tengah turun dari sekitar 0,62% pada 2024 menjadi 0,3% pada 2025 atau turun lebih dari 50%.

Ia mencontohkan Kota Surakarta dan Kota Salatiga yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem secara signifikan. Menurutnya, pengalaman kedua daerah tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi kabupaten/kota lainnya.

“Ini bisa menjadi rujukan best practice (praktik baik) untuk kabupaten dan kota yang lainnya, terutama dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem,” katanya. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.