Eko Suwanto Ucapkan Selamat HUT ke-270 Kota Jogja, Dorong Anggaran Pro Rakyat

Eko Suwanto Ucapkan Selamat HUT 270 Kota Jogja, Dorong Pemkot Tingkatkan Anggaran Pendukung 5 Program Prioritas Atasi Kemiskinan

JOGJA – Di momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-270 Kota Yogyakarta, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, mengingatkan Pemerintah Kota Yogyakarta agar terus fokus pada lima program prioritas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Selamat HUT ke-270 untuk Kota Yogyakarta. Momen istimewa ini harus menjadi pijakan bersama untuk terus mengobarkan semangat kerja keras demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warga Kota Yogyakarta,” kata Eko Suwanto yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Selasa (7/10/2026).

Eko mengapresiasi perkembangan perbaikan pemerataan pendapatan dan kualitas hidup warga Kota Yogyakarta.

Indeks Gini yang mengukur tingkat ketimpangan membaik dengan penurunan 0,014, yakni dari 0,449 pada 2024 menjadi 0,435 pada 2025.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan sebesar 0,43 poin, dari 89,10 pada 2024 menjadi 89,53 pada 2025.

Untuk mempercepat penanganan kemiskinan, Eko mendorong agar alokasi anggaran daerah difokuskan pada lima prioritas utama yang terangkum dalam dokumen KUA-PPAS Kota Yogyakarta Tahun 2027.

Menurut Eko, dalam dokumen KUA-PPAS Kota Yogyakarta Tahun 2027 terdapat lima program prioritas. Pertama, perlindungan sosial. Kedua, peningkatan akses pendidikan. Ketiga, jaminan layanan kesehatan. Keempat, perbaikan infrastruktur dan permukiman di kawasan kumuh maupun sentra-sentra kemiskinan. Kelima, peningkatan pendapatan masyarakat.

“Idenya sudah bagus. Tinggal memastikan komitmen Pemkot dari sisi anggarannya. Di catatan saya di KUA-PPAS Kota Yogyakarta Tahun 2027, dari rencana Belanja Daerah Rp1.973.860.558.964, porsi tertingginya pada Belanja Barang dan Jasa Rp939.787.722.237 dan Belanja Pegawai Rp749.878.666.684. Kita dorong Pemkot Jogja kerja lebih keras lagi mewujudkan pro poor budgeting,” ujar Eko.

Menurut Eko, Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa tersebut jauh di atas Belanja Modal yang mencapai Rp153.094.812.816 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp17.464.150.000.

“Kita dukung Pemkot merumuskan kembali model penganggaran yang pro rakyat sesuai lima prioritas yang dicanangkan Pemkot Yogyakarta,” kata Eko.

Alumnus Magister Ekonomi Pembangunan UGM ini menegaskan pentingnya terobosan dalam membiayai pembangunan tanpa membebani masyarakat.

“Pendapatan daerah harus dioptimalkan secara kreatif tanpa menambah beban rakyat, salah satunya dengan tidak menaikkan PBB dan PKB. Pemkot harus lebih aktif menggali potensi dana pembangunan melalui akses APBN, APBD DIY, CSR hingga optimalisasi aset daerah,” kata Eko.

Eko berpesan kepada jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta agar pelaksanaan pembangunan daerah dijalankan dengan semangat gotong royong dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dengan demikian, berbagai tantangan ekonomi dapat diatasi.

“Dengan kerja keras bersama dan alokasi anggaran yang tepat sasaran, kita optimistis Kota Yogyakarta semakin maju, sejahtera, dan membawa keberkahan nyata bagi seluruh warganya,” katanya.

Di sisi lain, Eko menyoroti sejumlah indikator makroekonomi daerah yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta, terutama dinamika pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada 2024 tercatat sebesar 5,05 persen. Angka tersebut kemudian turun 0,1 poin menjadi 4,95 persen pada 2025.

Angka tersebut berada di bawah pertumbuhan ekonomi DIY yang mencapai 5,49 persen maupun pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.

Di sisi lain, laju inflasi daerah menunjukkan tren kenaikan yang perlu diantisipasi secara matang.

Inflasi Kota Yogyakarta yang berada di angka 1,73 persen pada 2024 mengalami peningkatan hingga mencapai 3,33 persen pada 2025. Kondisi ini menuntut langkah konkret dan taktis agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.

“Masih ada PR. Ini harus diselesaikan dengan kerja lebih keras lagi. Tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan dari 5,8 persen atau 12.551 orang dari total 216.229 angkatan kerja pada 2024 menjadi 5,72 persen atau 12.473 orang dari 218.161 angkatan kerja pada 2025.

“Sementara itu, angka kemiskinan juga turun dari 6,26 persen pada 2024 menjadi 6,14 persen atau menyisakan sekitar 28,58 ribu jiwa pada 2025,” pungkas Eko Suwanto usai menghadiri FGD Kehumasan di DPRD DIY. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.