Mengenal Peran Penting Pesanggrahan Ambarketawang bagi Kraton Jogja

JOGJA - Pesanggrahan Ambarketawang memiliki posisi penting dalam perjalanan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (Kraton Jogja).

Bangunan yang berada di Kapanewon Gamping, Sleman, tersebut tidak hanya menjadi tempat persinggahan Sultan Hamengku Buwono (HB) I, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan pertama Kasultanan Jogja sebelum Kraton Jogja selesai dibangun.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Paniradya Kaistimewan DIY, Andreas Bayu Nugroho, mengatakan Pesanggrahan Ambarketawang menjadi tempat Sultan HB I menjalankan pemerintahan sekaligus tempat tinggal selama proses pembangunan Kraton Jogja.

“Pesanggrahan Ambarketawang ini menjadi cikal bakal Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat,” kata Andreas dalam acara Sinau Sejarah Pesanggrahan Ambarketawang: Membaca Perjalanan Kraton Yogyakarta melalui Sejarah yang ditayangkan di kanal YouTube Paniradya Kaistimewan, Rabu (7/10).

Peserta menyimak siniar Sinau Sejarah Pesanggrahan Ambarketawang: Membaca Perjalanan Kraton Yogyakarta melalui Sejarah, Rabu (7/10).

Keberadaan Pesanggrahan Ambarketawang, kata Bayu, menjadi bagian penting dari sejarah Keistimewaan DIY. Di tempat tersebut terdapat nilai kepemimpinan, budaya, dan historis yang berkaitan dengan perjalanan Kasultanan Jogja sekaligus sejarah Indonesia.

Menurut Bayu, pengakuan terhadap Keistimewaan DIY tidak hanya berkaitan dengan identitas daerah, tetapi lahir dari perjalanan sejarah panjang beserta nilai-nilai yang diwariskan hingga saat ini.

“Sejarah itu kan tidak bisa dilupakan. Di situ ada sarat nilai, kemudian ada nilai kepemimpinan, nilai budaya, nilai historis yang harus dijaga bersama,” ujarnya.

Sejarawan UGM, Baha’ Uddin, menjelaskan posisi Ambarketawang tidak dapat dilepaskan dari berdirinya Kasultanan Jogja. Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 membagi wilayah Mataram Islam menjadi dua kekuasaan, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Jogja.

Sekitar satu bulan setelah Perjanjian Giyanti, Sultan HB I mendeklarasikan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat pada 13 Maret 1755 atau yang dikenal sebagai Hadeging Nagari Kasultanan Ngayogyakarta.

Namun, pada saat itu pemerintahan belum memiliki tempat untuk menjalankan roda pemerintahan. Sultan kemudian memerintahkan Tumenggung Jawinoto membangun kembali Pesanggrahan Ambarketawang yang sebelumnya dikenal sebagai Pesanggrahan Gamping atau Puro Poro.

Baha’ mengatakan pembangunan tersebut berlangsung sejak Maret hingga 9 Oktober 1755. Setelah selesai, Sultan HB I kemudian menempati Pesanggrahan Ambarketawang selama sekitar satu tahun.

“Pesanggrahan Ambarketawang menjadi pusat pemerintahan pertama kali yang dilakukan oleh Kasultanan Jogja yang dipimpin oleh Sultan HB I selama setahun,” ujar dia.

Itulah sebabnya, kata Baha’, Ambarketawang bukan sekadar cikal bakal Kraton Jogja, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan transisi sebelum pusat pemerintahan berpindah ke Kraton Jogja.

Posisi Ambarketawang juga berkaitan dengan pembangunan Kraton Jogja. Di sekitar 100 meter sebelah utara pesanggrahan terdapat Gunung Gamping yang menjadi salah satu sumber bahan pembangunan kraton.

Dengan begitu, Sultan HB I dapat memantau proses pembangunan Kraton Jogja sekaligus mengawasi logistik pembangunan. Selain itu, letak Pesanggrahan Ambarketawang yang lebih tinggi juga memungkinkan Sultan melihat kawasan pembangunan keraton di Pacetokan.

Merawat Sejarah

Ketua Sekber Keistimewaan DIY, Widihasto Wasana Putra, mengatakan momentum 270 tahun Kota Jogja menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk memahami sekaligus merawat nilai dan jejak sejarah.

Menurut dia, generasi muda perlu memahami filosofi yang menjadi bagian dari perjalanan Jogja, seperti Hamemayu Hayuning Bawono, Sangkan Paraning Dumadi, dan Tahta untuk Rakyat.

Selain itu, generasi muda juga perlu menjaga jejak sejarah yang berbentuk fisik, seperti benda cagar budaya, situs, petilasan, dan bangunan bersejarah.

Widihasto mencontohkan penggunaan pakaian gagrak Jawa setiap Kamis Pon sebagai salah satu bentuk atribusi budaya untuk mengingat sejarah berdirinya Kasultanan Jogja.

“Makanya teman-teman diminta untuk pakai pakaian gagrak Jawa. Itu adalah metode pembelajaran untuk kita menggunakan atribusi budaya untuk mengingat sejarah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY, Luki Fidiantoro, mendorong pembelajaran sejarah dilakukan secara lebih kontekstual.

“Sejarah tidak seharusnya hanya disampaikan sebagai rangkaian kronologi dan hafalan,” katanya.

Menurut Luki, kunjungan langsung ke situs sejarah seperti Pesanggrahan Ambarketawang dan Gunung Gamping dapat membuat pembelajaran sejarah lebih bermakna.

“Siswa dapat mengamati langsung peninggalan sejarah sekaligus membayangkan kondisi masyarakat dan pemerintahan pada masa lalu.” (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.