Bedah Buku Ekowisata Dorong Wisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat
Pengembangan wisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengelola destinasi.
Suasana Forum Group Discussion (FGD) Pemantauan Perkembangan Politik yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY pada Senin (16/11/2026) di Sleman. Hadir Kepala Badan Kesbangpol DIY, Lilik Andi Aryanto (tengah) dan Perwakilan Badan Intelijen Daerah (BINDA) DIY, Bahtiar Rifai (kanan). Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Prof. Gabriel Lele (tengah dalam foto yang lain) juga hadir memberikan pandangannya. /Harian Jogja-Catur Dwi Janati.
SLEMAN—Demokrasi substantif menjadi ujian berat pascademokrasi prosedural. Ketimpangan acap terjadi antara demokrasi prosedural dan demokrasi substansial.
Hal itu menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) Pemantauan Perkembangan Politik dengan tema Dinamika Demokrasi dan Stabilitas Politik Daerah: Penguatan Dialog, Deteksi Dini, dan Kolaborasi Stakeholder dalam Mengawal Perkembangan Politik DIY yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY, Senin (16/11/2026).
Dalam diskusi yang digelar di Kenes Social House, Sleman itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Prof. Gabriel Lele, menjelaskan bahwa demokrasi substantif berfokus pada kemampuan lembaga-lembaga demokrasi yang bekerja untuk menjawab kebutuhan atau persoalan publik. Misalnya menjawab masalah akses pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya.
Demokrasi substantif, kata dia, menjadi ujian berat pascademokrasi prosedural. Menurut Gabriel, sering terjadi ketimpangan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Akan tetapi ia meyakini bahwa sebagian besar masyarakat cenderung lebih menitikberatkan demokrasi substantif.
Sayangnya, kata Gabriel, sejak 1999 sampai saat ini, negara sibuk dengan rekayasa demokrasi prosedural, tanpa memikirkan format demokrasi prosedural seperti apa yang punya implikasi terhadap demokrasi substantif.
Dalam diskusi itu pula, Gabriel membahas skema demokrasi prosedural seperti apa yang bisa berjalan beriringan dengan demokrasi substantif. “Titik kunci hal tersebut ada pada partisipasi bermakna warga negara dalam proses kebijakan,” ucap Gabriel.
Sementara itu, perwakilan Badan Intelijen Daerah (Binda) DIY, Bahtiar Rifai, menilai perkembangan politik di wilayah tidak lepas dari situasi politik internasional maupun regional. Situasi di wilayah tersebut akan berdampak pada kondisi nasional hingga akhirnya turut berdampak pada area lokal daerah. “Kejadian apapun di Indonesia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh dari tingkat internasional, regional dan kawasan di Asia,” ucap Bahtiar.
Oleh karena itu, penanganan situasi, menurut Bahtiar, perlu mengedepankan pendekatan komprehensif dengan memperkuat deteksi dini, koordinasi lintas stakeholder, penyelesaian persoalan masyarakat serta penegakan hukum secara profesional dan proporsional.
Pahami Akar Masalah
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol DIY, Lilik Andi Aryanto menyampaikan bahwa sebagai daerah dengan kehidupan masyarakat yang dinamis, DIY menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan.
Dia mengatakan perkembangan dan tantangan yang dihadapi DIY dalam kehidupan politik, mulai dari dinamika penyampaian aspirasi masyarakat, aktivitas gerakan sosial, hingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Bagi Lilik, berbagai fenomena di atas merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dipahami secara utuh dan proporsional.
Oleh karena itu, pemantauan perkembangan politik tidak cukup hanya dilakukan dengan mengidentifikasi potensi kerawanan. Lebih dari itu, memahami akar persoalan, membaca kecenderungan perubahan sosial-politik, serta melihat bagaimana hubungan antara masyarakat dan pemerintah berkembang, menurut Lilik juga harus dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengembangan wisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengelola destinasi.
Indonesia membawa tiga proyek mangrove dan padang lamun ke COP31. Simak potensi karbon biru, peluang pendanaan, dan tantangan verifikasinya.
Program Gentengisasi diterapkan di rumah subsidi Serang dengan pasokan awal 35.000 genteng tanah liat Jatiwangi berstandar SNI.
Film Gak Masuk Akal produksi Leo Pictures tayang 7 Januari 2027. Dibintangi Kamal Rasyid, film ini memadukan komedi absurd dan horor perdukunan.
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan PPKH tambang di TN Ujung Kulon dan meminta kawasan konservasi badak Jawa tetap terlindungi.
Rupiah dibuka melemah ke Rp18.254 per dolar AS pada Jumat (20/11/2026). IHSG berpeluang rebound, saham BBNI hingga ULTJ direkomendasikan.