Pemkab Bantul Berkomitmen Benahi SOP Perizinan Properti

Media Digital
Media Digital Jum'at, 20 November 2026 07:22 WIB
Pemkab Bantul Berkomitmen Benahi SOP Perizinan Properti

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih (tengah) dan Kepala DPMPTSP Bantul, Annihayah (kedua kiri) hadir dalam Temu Pengguna Layanan: Pengembangan Properti Kabupaten Bantul, Kamis (19/11)./ Harian Jogja - Kiki Luqman

BANTUL - Kepastian tahapan perizinan masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Bantul dalam mendorong investasi sektor properti. Pengembang masih menghadapi proses pengurusan izin yang terpisah di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Kondisi tersebut menjadi alasan bagi Pemkab Bantul untuk menyiapkan pembenahan standar operasional prosedur (SOP) perizinan yang ditargetkan mulai diterapkan pada awal 2027.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengatakan sedikitnya ada lima persoalan yang disampaikan para pengembang dalam kegiatan Temu Pengguna Layanan: Pengembangan Properti Kabupaten Bantul yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bantul, Kamis (19/11).

Salah satu keluhan utama adalah proses perizinan properti yang belum terintegrasi sepenuhnya karena masih melibatkan sejumlah OPD secara terpisah. Selain itu, pengembang membutuhkan kepastian urutan pengurusan izin agar dapat mengetahui tahapan yang harus diselesaikan sejak awal pembangunan.

Pemkab Bantul, kata Halim, telah mencatat berbagai masukan tersebut dan sebagian di antaranya mulai ditindaklanjuti. Pemkab juga akan membenahi SOP agar proses perizinan pembangunan properti memiliki alur yang lebih jelas.

“Proses perizinan properti belum terintegrasi sepenuhnya, masih bersifat parsial antar-OPD. Maka tadi kami rapat kilat. Nanti awal 2027 perbaikan regulasi SOP itu akan kita berlakukan,” kata Halim.

Menurut dia, pengurusan pembangunan properti melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Karena melibatkan banyak ketentuan dan instansi, koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar pengembang memperoleh kepastian proses.

Halim mengakui urusan perumahan dan properti memiliki kompleksitas regulasi karena diatur melalui berbagai tingkatan peraturan, mulai dari undang-undang hingga peraturan bupati.

“Itulah, penyelesaian kendala perizinan tidak seluruhnya bisa dilakukan Pemkab. Sejumlah persoalan juga membutuhkan koordinasi dengan Pusat,” ucap Bupati.

Masalah lain yang menjadi perhatian adalah proses analisis dampak dan perizinan lingkungan. Halim menegaskan ketentuan lingkungan tetap harus dipenuhi pengembang untuk menyelaraskan kepentingan pembangunan dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Namun, pelaksanaannya juga perlu memperhatikan kelancaran investasi.

Selain itu, pengembang menyampaikan persoalan ketidaksesuaian data status lahan, khususnya Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dengan kondisi eksisting di lapangan. Bupati menyebut persoalan tersebut dapat menghambat penerbitan dokumen persyaratan pembangunan properti.

Bupati berharap forum komunikasi antara pemerintah dan pengembang tidak hanya berlangsung sesekali, tetapi dilaksanakan secara rutin. Dengan begitu, kendala yang muncul dapat segera diketahui dan dikoordinasikan dengan OPD maupun instansi yang memiliki kewenangan.

“Investasi bukan semata-mata kepentingan pelaku usaha, melainkan juga kebutuhan pemerintah daerah. Masuknya investasi akan menggerakkan berbagai sektor pendukung, mulai tenaga kerja, bahan bangunan, modal, hingga kemitraan usaha.”

Menyamakan Persepsi

Kepala DPMPTSP Bantul, Annihayah, mengatakan temu pengguna layanan tersebut merupakan kali kedua diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Forum itu dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi mengenai perizinan properti, menyosialisasikan tahapan pengurusan izin, sekaligus menampung masukan dari para pengembang.

Dia menyebut sektor pengembang memiliki kontribusi besar terhadap realisasi investasi Bantul. Pada triwulan I dan II 2026, sektor tersebut menempati peringkat kedua penyumbang investasi. Namun, pada triwulan III, posisinya turun ke peringkat keempat.

Berdasarkan target dalam RPJMD sebesar Rp475 miliar, realisasi investasi Bantul hingga triwulan III/2026 telah mencapai Rp728,3 miliar atau sekitar 153% dari target.

“Meski capaian telah melampaui sasaran, kami tidak berhenti melakukan pendampingan kepada pelaku usaha,” kata Annihayah.

Annihayah mengatakan salah satu perhatian DPMPTSP saat ini adalah penerapan PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi tersebut membawa perubahan dalam mekanisme pelayanan, termasuk penerapan Service Level Agreement (SLA) atau batas waktu penyelesaian layanan yang telah ditentukan dalam sistem.

Dengan ketentuan tersebut, petugas harus memperhatikan tenggat penyelesaian setiap permohonan perizinan. Dia mengakui perubahan sistem dan kendala teknis aplikasi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.

Karena itu, DPMPTSP membuka ruang komunikasi dengan pengembang agar setiap kendala teknis maupun persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas instansi dapat segera ditangani. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Ujang Hasanudin
Ujang Hasanudin Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online