Industri Rokok Elektronik Minta Perlindungan Pemerintah, Soroti Nasib Pekerja

Media Digital
Media Digital Selasa, 17 November 2026 16:02 WIB
Industri Rokok Elektronik Minta Perlindungan Pemerintah, Soroti Nasib Pekerja

Konferensi pers industri rokok elektronik nasional menyoroti perlunya perlindungan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha dan nasib ribuan pekerja di sektor tersebut./ Ist

JAKARTA -- Seluruh elemen industri rokok elektronik (REL) nasional meminta perlindungan pemerintah agar upaya pemberantasan narkotika, perlindungan anak, dan penegakan aturan dapat berjalan tepat sasaran tanpa mengorbankan pelaku usaha serta pekerja yang menjalankan kegiatan usahanya secara legal di Indonesia. Kekhawatiran tersebut disampaikan di tengah munculnya wacana pelarangan total rokok elektronik.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Industri Rokok Elektronik Nasional yang dihadiri lima asosiasi, yakni Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO).

Dalam kegiatan tersebut, asosiasi yang mewakili pelaku usaha, mulai dari produsen hingga toko ritel, pekerja, serta konsumen juga menandatangani pakta integritas. Penandatanganan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan rokok elektronik.

Besarnya dampak dan mata rantai ekonomi yang bergantung pada industri tersebut dinilai patut menjadi perhatian. Dari sisi ketenagakerjaan, industri REL diperkirakan menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun melalui kegiatan usaha terkait. Secara keseluruhan, aktivitas ekonomi industri rokok elektronik turut menopang penghidupan sekitar satu juta masyarakat Indonesia, termasuk anggota keluarga yang bergantung pada penghasilan para pekerja di sektor tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan asosiasi, terdapat lebih dari 7.000 pelaku usaha industri rokok elektronik nasional yang terdiri dari produsen dan toko ritel. Industri ini memiliki nilai investasi mencapai Rp31 triliun, penerimaan cukai Rp2,8 triliun pada 2025, serta nilai ekspor sekitar US$518 juta.

Dari sisi ketenagakerjaan, lebih dari satu juta pelaku usaha dan pekerja disebut menggantungkan mata pencaharian pada industri REL nasional. Kontribusi tersebut menunjukkan industri REL memiliki aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sejumlah prioritas pemerintah, mulai dari penguatan industri dan hilirisasi, perluasan ekspor, penyerapan tenaga kerja, hingga penerimaan negara.

Keresahan mengenai dampak kebijakan terhadap tenaga kerja disampaikan Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), Enggar Dwi. Dia mengatakan industri REL memiliki mata rantai ekonomi yang melibatkan pekerja dari hulu hingga hilir, mulai dari sektor produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, ritel, hingga layanan pendukung. Karena itu, tekanan terhadap industri secara langsung dapat berdampak pada penghidupan pekerja dan keluarganya.

“Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kami berharap kebijakan yang diambil juga sejalan dengan semangat tersebut,” ujar Enggar.

Senada, Ketua Umum APVI, Budiyanto, mengatakan perkembangan isu pelarangan telah menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan pelaku usaha dan pekerja yang selama ini menjalankan kegiatan secara legal. Menurutnya, setelah industri REL diatur dan dikenakan cukai sejak 2018, keberlangsungan ekosistem legal dan mata pencaharian di dalamnya juga perlu mendapatkan perlindungan.

“Yang kami perjuangkan bukan hanya keberlangsungan industri, tetapi mata pencaharian banyak pelaku usaha dan pekerja beserta keluarganya. Kami memohon pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka yang selama ini mencari nafkah secara legal dan mematuhi aturan. Kami mendukung penindakan tegas terhadap setiap penyalahgunaan, tetapi jangan sampai pelaku usaha dan pekerja yang legal ikut kehilangan mata pencaharian dan masa depannya,” ujar Budiyanto.

Dampak perkembangan isu tersebut juga mulai dirasakan para pedagang atau pelaku usaha toko ritel. Ketua Umum ARVINDO, Fachmi Kurnia Firmansyah, mengungkapkan sejumlah peritel menghadapi penolakan perpanjangan sewa, bahkan diminta mengosongkan tempat usaha akibat tekanan yang berkembang belakangan ini. Padahal, produk rokok elektronik merupakan produk yang legal dan resmi diperdagangkan di Indonesia.

“Bagi kami, retail rokok elektronik adalah satu-satunya usaha untuk mencari nafkah. Ada teman-teman yang sudah mengeluarkan investasi untuk membangun toko, tetapi kini diminta pergi karena stigma yang berkembang. Yang melakukan pelanggaran adalah pihak lain, tetapi kami yang berusaha secara legal ikut menerima dampaknya. Kami memohon jangan menghukum pemilik usaha legal karena perbuatan oknum ilegal,” kata Fachmi.

Ketua Umum PPEI, Daniel Purwanto, juga menegaskan pihaknya menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan mendukung pemerintah untuk memberantasnya. Dia memastikan anggota asosiasinya tidak menjual produk yang mengandung narkotika serta berkomitmen menjalankan kegiatan usaha sesuai regulasi yang berlaku.

Menurutnya, perkembangan industri rokok elektronik dalam negeri juga perlu dilihat dari potensinya untuk mendorong hilirisasi dan membawa produk buatan Indonesia ke pasar ekspor.

“Industri ini punya potensi untuk terus meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan memperluas pasar ekspor. Kami berharap potensi tersebut tetap diberikan ruang untuk berkembang sejalan dengan agenda hilirisasi dan penguatan ekspor pemerintah. Di saat yang sama, kami memahami dan mendukung perlunya pengaturan yang tegas. Harapan kami, pengembangan industri dan pengawasan dapat berjalan beriringan dan tepat sasaran,” ujar Daniel.

Sementara itu, perwakilan AKVINDO, Adzie Taufik Noer Setiawan, menyampaikan pihaknya turut mendukung pemberantasan narkotika dan perlindungan anak. Dia berharap kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan dampak pelarangan total terhadap konsumen, khususnya potensi hilangnya akses terhadap produk legal dan beralihnya konsumen ke produk ilegal yang tidak jelas asal-usulnya.

“Kekhawatiran kami, jika seluruh produk rokok elektronik dilarang, kebutuhan konsumen tidak serta-merta hilang, tetapi justru berpotensi berpindah ke produk ilegal yang tidak jelas sumber, kandungan, maupun kualitasnya. Kondisi ini justru dapat menempatkan konsumen pada situasi yang lebih berbahaya. Karena itu, hak konsumen dewasa untuk memperoleh produk legal yang jelas asal-usulnya juga perlu tetap dilindungi,” ujar Adzie.

Lima Asosiasi Teken Pakta Integritas

Sebagai wujud komitmen bersama, APVI, ARVINDO, PPEI, APVINDO, dan AKVINDO menandatangani pakta integritas untuk mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkotika, mencegah akses rokok elektronik bagi masyarakat berusia di bawah 21 tahun, serta memperkuat kepatuhan dan pengawasan industri.

Melalui komitmen tersebut, kelima asosiasi menyatakan kesiapan untuk berdialog dan menjadi mitra pemerintah. Mereka juga berharap perlindungan dan kepastian hukum tetap diberikan kepada pelaku usaha serta pekerja yang menjalankan kegiatan secara legal. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Ujang Hasanudin
Ujang Hasanudin Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online