APBD 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Naik Menjadi Rp1,455 Triliun
DPRD dan Pemkab Kulon Progo resmi menandatangani kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo 2027.
MAGELANG Rapat Pansus 8 Pembahas Raperda Inisiatif DPRD Kota Magelang tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif digelar di DPRD Kota Magelang, Oktober 2026./ Ist
MAGELANG – DPRD Kota Magelang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai upaya membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Regulasi inisiatif DPRD tersebut diharapkan menjadi payung hukum sekaligus landasan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi kreativitas masyarakat menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) 8 Pembahas Raperda Inisiatif DPRD Kota Magelang tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Tyas Anggraeni BP, S.E., M.Sc., mengatakan raperda tersebut berawal dari inisiatif Ketua DPRD Kota Magelang Evin Septa Haryanto Kamil yang melihat berbagai potensi dan kebutuhan pelaku ekonomi kreatif di lapangan.
Dari pertemuan dengan komunitas dan pelaku ekonomi kreatif, diketahui berbagai aktivitas sebenarnya telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya terkoordinasi dalam satu ekosistem yang terintegrasi.
“Harapannya, melalui perda ini, para pelaku ekonomi kreatif memiliki wadah dan dukungan yang lebih jelas. Selama ini sudah berjalan, tetapi masih terpecah-pecah. Ke depan perlu disatukan dan dimatangkan,” ujar Tyas melalui keterangan tertulis, Kamis (12/11).
.jpg)
Menurut dia, salah satu fokus dalam raperda tersebut adalah pembentukan ekosistem ekonomi kreatif, mulai dari proses kreasi, produksi, distribusi, hingga pemasaran dan perlindungan hasil kreativitas.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyediakan ruang kreatif sebagai tempat pelaku ekonomi kreatif mengembangkan ide, berkolaborasi, mengikuti pelatihan, serta memamerkan hasil karya.
Tyas mengatakan ekonomi kreatif memiliki cakupan luas dan tidak terbatas pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor ini juga mencakup konten kreator, fesyen, musik, aplikasi digital, desain, kuliner, hingga berbagai inovasi berbasis teknologi yang memberikan nilai tambah terhadap suatu produk atau layanan.
Dalam draf raperda, pengembangan ekonomi kreatif mencakup berbagai subsektor, antara lain arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi, fotografi, kriya, kuliner, musik, aplikasi dan permainan, penerbitan, periklanan, televisi dan radio, seni pertunjukan, serta seni rupa. Subsektor lain yang berpotensi juga dimungkinkan untuk dikembangkan.
Seiring berkembangnya aktivitas ekonomi kreatif di Kota Magelang, muncul kebutuhan adanya regulasi yang dapat menaungi sekaligus memberikan kepastian bagi pengembangan sektor tersebut.
Salah satu poin penting yang dibahas, kata Tyas, adalah peluang pembentukan unit pelayanan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif.
Selain itu, raperda memuat pengaturan mengenai Komite Ekonomi Kreatif Daerah yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, komunitas kreatif, dunia usaha, dan media.
Keberadaan wadah tersebut diharapkan memudahkan pelaku ekonomi kreatif memperoleh informasi dan pendampingan, termasuk terkait sertifikasi, perizinan, serta pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Dengan demikian, produk dan karya yang dihasilkan memiliki legalitas serta daya saing lebih kuat.
“Harapannya, pelaku ekonomi kreatif bisa semakin mandiri, berkualitas, dan percaya diri karena memiliki HKI serta legal standing. Pelaku yang sudah besar juga diharapkan bisa membantu pelaku yang masih berkembang,” ujar Tyas.
Lebih lanjut, Tyas menekankan pentingnya penataan sebelum masuk pada tahap pengembangan. Pemerintah daerah perlu memiliki peta jalan (blueprint) ekonomi kreatif agar program yang dijalankan memiliki arah, sasaran, dan indikator keberhasilan yang jelas.
Pembinaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya. Pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah, mulai dari bidang pariwisata dan kebudayaan, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan, perencanaan pembangunan, penanaman modal, hingga komunikasi dan informatika.
Sinergi tersebut diperlukan agar berbagai program yang selama ini berjalan sendiri-sendiri dapat terhubung dan saling menguatkan. (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD dan Pemkab Kulon Progo resmi menandatangani kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo 2027.
BI-Rate naik menjadi 6%. Simak dampaknya terhadap pariwisata, hotel, konstruksi, UMKM, dan daya beli wisatawan di Jogja.
Dompet Dhuafa mengenalkan peran strategis wakaf produktif, mulai dari pengelolaan aset hingga pembangunan sarana air bersih di Jawa Tengah.
Gempa bermagnitudo 6,7–6,9 mengguncang wilayah Junin, Peru, Jumat malam. Belum ada laporan korban jiwa dan ancaman tsunami.
Harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Sabtu 21 November 2026 bervariasi. Simak harga jual dan buyback berbagai ukuran.
Pemira BEM Undip memanas setelah panitia memperpanjang pendaftaran calon. Tim Jillan-Ardine mempersoalkan keputusan yang dinilai melanggar aturan.