Hasto Ajak Delegasi Asia Resapi Gamelan sebagai Harmoni Demokrasi
Suasana berbeda menyambut puluhan delegasi dari berbagai negara yang mengikuti CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia di Yogyakarta
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berkomitmen membangun sistem meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, pengelolaan yang selama ini berjalan belum sepenuhnya diatur dalam kebijakan dan belum terukur.
PALANGKARAYA- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berkomitmen membangun sistem meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, pengelolaan yang selama ini berjalan belum sepenuhnya diatur dalam kebijakan dan belum terukur.
“Saya mengedepankan sistem meritokrasi dengan roda organisasi yang terus bergerak. Semua diukur dari objektivitas kinerja dan jalur yang jelas,” tegas Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Rabu (10/12/2025) malam.
Sistem meritokrasi dibangun untuk memberikan kepastian karier bagi pegawai Kementerian ATR/BPN. Dengan adanya kepastian, seluruh jajaran dapat memiliki mimpi, tujuan, sekaligus kemauan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya.
“Pelayanan publik akan baik, kalau sistem di kantornya itu mampu menjamin masa depan pegawainya. Supaya Bapak dan Ibu sekalian punya mimpi, punya target, tahu sampai di mana jalan kariernya,” tutur Menteri Nusron di Aula Kanwil BPN Provinsi Kalteng.
Pada kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian ini, Menteri Nusron mengungkapkan harapannya atas penerapan sistem meritokrasi. Ia berharap bisa menciptakan iklim kerja yang sehat, adil, dan profesional, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Untuk layanan pertanahan di Kalteng itu sendiri, sepanjang tahun 2025 tercatat ada 76.562 berkas yang ditangani. Berdasarkan laporan Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalteng, Fitriyani Hasibuan, rata-rata pelayanan mencapai sekitar 6.380 berkas per bulan yang tersebar di 15 satuan kerja, dengan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp32,6 miliar.
Fitriyani Hasibuan menyatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalteng yang terus berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas layanan. “Dengan semangat profesionalisme dan penguatan sistem kerja yang semakin tertata, semoga semua target bisa tercapai dan selesai di akhir tahun 2025,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Suasana berbeda menyambut puluhan delegasi dari berbagai negara yang mengikuti CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia di Yogyakarta
UMY menitipkan tiga pesan kepada orang tua mahasiswa baru 2026, mulai dari menjaga karakter, memberi dukungan, hingga menyelesaikan studi tepat waktu.
Prabowo mendorong percepatan hilirisasi dan penataan BUMN. Sebanyak 290 BUMN ditutup, dengan target 700 lainnya hingga akhir 2026.
Mahasiswa UGM menciptakan PolPay, sistem pembayaran berbasis sidik jari yang dirancang aman, cepat, dan tidak bergantung pada pemindaian QR.
Bulog mengusulkan penyaluran DMO Minyakita melalui BUMN pangan menjadi 100 persen. Keputusan kini masih menunggu Kemendag.
Menko Zulhas akan menertibkan SPPG yang terlambat mengirim MBG. Evaluasi distribusi dilakukan dua bulan dan kelalaian akan ditindak.