Advertisement
Barantin Dampingi Kunker Komisi IV DPR RI
Istimewa
Advertisement
YOGYAKARTA—Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) mendampingi Komisi IV DPR RI saat kunjungan kerja ke BBVET Wates, Kulon Progo, untuk memperkuat pengawasan penyakit hewan dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Advertisement
Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat M Panggabean, bersama Kepala Karantina Yogyakarta, Obing Hobir As'ari, mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), dalam kunjungan kerja spesifik ke Balai Besar Veteriner (BBVET) Wates, Jumat (30/1). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
“Badan Karantina Indonesia dan BBVET Wates memiliki peran strategis mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular yang mengancam peternak dan ketahanan pangan nasional. Dengan sarana prasarana memadai dan SDM profesional, pencegahan penyakit hewan dapat optimal,” ujar Titiek.
BACA JUGA
Komisi IV menekankan kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis berbahaya, termasuk Nipah virus, yang baru-baru ini muncul di beberapa negara. DPR RI meminta Barantin memperketat pengawasan di perbatasan agar penyakit tersebut tidak masuk ke Indonesia.
Sahat M Panggabean menambahkan, terkait pencegahan Nipah Virus, Barantin bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah melaksanakan surveilans berkelanjutan untuk memastikan Indonesia tetap bebas penyakit tersebut.
Selain itu, koordinasi dilakukan dengan Kementerian Koordinator Pangan dan dinas terkait untuk memperkuat peran laboratorium, memastikan hewan Qurban dari Indonesia Timur bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
“Pengawasan juga dilakukan melalui aplikasi ALL Indonesia untuk memastikan setiap barang bawaan penumpang mengikuti prosedur karantina. Intensifikasi pengawasan di jalur perbatasan, termasuk Selat Malaka, dilakukan dengan koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Agung Suganda, Direktur Ditjen PKH, menyebut hingga kini sembilan provinsi masih berstatus bebas PMK. “Dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kepala Barantin, sangat penting agar status bebas PMK tetap terjaga,” ujarnya.
Sahat menutup dengan menyatakan, kunjungan kerja ini memperkuat sinergi DPR RI, Barantin, BBVET Wates, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kesehatan hewan dan ketahanan pangan nasional.
Sebagai dukungan nyata, Komisi IV DPR RI berkomitmen mengupayakan penambahan anggaran Barantin tahun ini guna menunjang operasional pengawasan dan pelayanan karantina di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Pemda DIY Gelar Operasi Pasar Antisipasi Lonjakan Harga Ramadan
Advertisement
Nisfu Syaban 3 Februari 2026: Empat Amalan Utama Raih Ampunan
Advertisement
Advertisement
Advertisement



