DPR RI Dorong Penguatan Desa Binaan Imigrasi di DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menekankan pentingnya langkah preventif dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia, termasuk melalui pembentukan Desa Binaan Imigrasi (DBI) di DIY. Pendekatan berbasis komunitas ini dinilai strategis untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait prosedur migrasi aman sejak tingkat desa.

Hal tersebut menjadi sorotan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Imigrasi DIY, Senin (23/2). Rombongan dipimpin Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanwil Ditjenim) DIY, Junita Sitorus.

Turut hadir Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tedy Riyandi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulonprogo Mohamad Wahyudiyantoro, serta perwakilan lintas instansi dari Pemasyarakatan, Kementerian HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komnas HAM.

Dalam pertemuan itu, Willy mengapresiasi inisiatif Kanwil Ditjenim DIY yang telah membentuk 20 DBI. Menurut dia, “Keberadaan desa binaan ini menjadi benteng terdepan kita dalam memutus mata rantai TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia dari hulunya.” Ia menambahkan, kunjungan kerja reses ini bertujuan melihat langsung implementasi kebijakan di lapangan serta memastikan kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya.

Selain isu TPPO, pertemuan juga membahas kesiapan DIY, khususnya Bandara Internasional Yogyakarta, sebagai embarkasi haji 2026. Fokus pembahasan meliputi kesiapan infrastruktur, sistem pemeriksaan keimigrasian, dan antisipasi lonjakan penumpang.

Menanggapi hal tersebut, Junita menegaskan kesiapan jajarannya. “Dukungan dari Komisi XIII DPR RI menjadi dorongan bagi kami. Terkait embarkasi haji 2026, kami telah menyiagakan personel dan memastikan kesiapan sistem secara matang guna memberikan pelayanan yang cepat, humanis, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar seluruh jemaah dapat berangkat dengan lancar,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum bagi legislatif dan eksekutif untuk menyelaraskan kebijakan, khususnya dalam memperkuat tata kelola keimigrasian serta pelindungan hak asasi manusia di wilayah DIY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News