HUT ke-271 DIY, Ketua Komisi A DPRD DIY Dorong Pengentasan Kemiskinan

JOGJA—Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-271 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus mendorong Pemerintah Daerah DIY menuntaskan sejumlah persoalan pembangunan, terutama kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi.

Momentum HUT ke-271 DIY menurut Eko Suwanto tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga waktu yang tepat untuk melakukan refleksi terhadap berbagai pekerjaan rumah pembangunan yang masih dihadapi daerah.

"Selamat hari jadi ke-271 tahun, tentu ada harapan mudah-mudahan seluruh rakyat Jogja bahagia, dan selamat menjalani puasa Ramadan dan menyambut Idulfitri 1447 H," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY, Jumat (13/3/2026).

Ia menyebut sejumlah isu penting yang perlu segera dituntaskan pemerintah daerah antara lain mitigasi bencana, kemiskinan, ketimpangan ekonomi yang tercermin dalam angka gini ratio, pengangguran, alih fungsi lahan, hingga keterbatasan fiskal akibat kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

"Kita di DIY ini menikmati keindahan pantai di pesisir selatan dan Merapi di utara. Ini anugerah. Bagaimana memastikan mitigasi bencana hadapi potensi megathrust gempa juga tsunami di sesar yang dimiliki. Di Merapi, kondisi siaga tiga hadapi ancaman luncuran awan panas dan ancaman bencana hidrometeorologi, bagaimana membuat masyarakat tangguh bencana ini yang penting," kata Eko Suwanto.

Selain isu kebencanaan, ia juga menyoroti persoalan lingkungan di wilayah perkotaan Yogyakarta, terutama kualitas udara dan air yang dinilai semakin menurun. Persoalan pengelolaan sampah juga disebut perlu mendapat perhatian lebih serius, termasuk memastikan pemilahan sampah dimulai dari tingkat rumah tangga.

Eko Suwanto juga menyoroti alih fungsi lahan yang dinilai cukup tinggi di wilayah DIY. Menurutnya, setiap tahun terjadi alih fungsi lahan sekitar 200 hektare dari sektor pertanian menjadi nonpertanian.

"Ada alih fungsi lahan per tahun mencapai 200 hektar per tahun ke nonpertanian. Ilustrasi saja di Yogyakarta kini hanya tersisa 34 hektare lahan pertanian dari 3.281 hektare luas wilayah kota," kata Eko Suwanto, lulusan Magister Ekonomi Pembangunan UGM ini.

Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan data pembangunan DIY, angka kemiskinan masih berada pada kisaran 10,23 persen disertai persoalan ketimpangan ekonomi serta pengangguran.

Dalam berbagai kesempatan bertemu masyarakat, Eko Suwanto mengaku masih menjumpai warga DIY yang hidup dalam kondisi memprihatinkan. Hal ini menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah dan DPRD DIY untuk terus mendorong program pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja.

Namun demikian, upaya tersebut dinilai menghadapi tantangan besar karena keterbatasan fiskal daerah akibat penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

"Bagaimana seluruh program pembangunan berjalan baik? Di saat yang sama datang tsunami fiskal dari Jakarta. Alokasi dana keistimewaan turun Rp581 miliar dari sebelumnya Rp1,581 triliun. Secara keseluruhan APBD DIY tahun 2026 turun senilai Rp753 miliar," kata Eko Suwanto.

Menghadapi kondisi tersebut, ia mendorong Pemerintah Daerah DIY untuk memaksimalkan berbagai sumber pembiayaan alternatif, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan atau dana CSR.

Menurutnya, skema tersebut telah diterapkan dalam beberapa program pembangunan di daerah, salah satunya melalui program bedah rumah yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Ada contoh bagus, Wali Kota Hasto Wardoyo yang melakukan bedah rumah sekitar tiga rumah per minggu menggunakan skema dana CSR dan Baznas," kata Eko Suwanto.

Selain itu, ia juga mendorong optimalisasi pengelolaan aset daerah guna menutup pengurangan anggaran dana desa yang disebut mengalami penurunan hingga sekitar 74 persen.

"Kita juga dorong Pemda DIY optimasi aset guna menutup pengurangan anggaran dana desa yang berkurang sampai 74 persen. Ini judulnya sudah jatuh ketimpa tangga," kata Eko Suwanto.

Di tengah tekanan global dan keterbatasan fiskal daerah, Eko Suwanto menilai DIY tetap memiliki potensi besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan dengan semangat optimisme yang tumbuh dari masyarakatnya.

Ia juga mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai memberi manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk kebijakan pajak PBB yang tidak mengalami kenaikan serta penghapusan denda pajak lima tahun terakhir.

"Lahir dari optimisme, maka tidak ada kata lain yaitu komitmen membantu rakyat. Kita dukung sepenuhnya Pemda dalam alokasi tuntaskan pekerjaan rumah. Apresiasi juga dengan adanya kebijakan pajak PBB tidak naik dan penghapusan denda lima tahun terakhir, ini bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, kita juga mendorong APBD DIY lebih banyak dialokasikan untuk kelurahan dan kalurahan selain BKK ke kabupaten dan kota. Tahun 2026 kita alokasikan Rp120 juta per kelurahan dan kalurahan se-DIY," kata Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News