Kadin: Lonjakan Tingkat Pengangguran Hanya Bisa Diatasi Pemerintah
Totalitas pemerintah sangat dibutuhkan dalam merealisasikan penciptaan lapangan pekerjaan sebagaitujuan nasional yang utama.
Totalitas pemerintah sangat dibutuhkan dalam merealisasikan penciptaan lapangan pekerjaan sebagaitujuan nasional yang utama.
Menteri KesehatanTerawanAgus Putranto dan jajarannya diminta mulai membenahi pola komunikasi publik. Permintaan itu dilayangkan olehWakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena.
Sebanyak 20 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengikuti Diklat Sosio Kultural yang diselenggarakan oleh Pemda DIY bekerja dengan Yayasan Satu Nama. Kegiatan pada Selasa (22/9/2020) di Gallery Prawirotaman Hotel ini secara ketat menerapkan standar protokol kesehatan.
Wali Kota Magelang Sigi Widyonindito memberikan keleluasaan kepala organisasi perangkat daerah, pimpinan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah, dan instansi pemerintahan daerah setempat lainnya dalam mengatur pola kerja staf masing-masing di tengah pandemik COVID-19.
Ramai-ramai soal pasukan khusus Rajawali BIN yang bermula dari ungahan video Ketua MPR Bambang Soesatyo akhirnya diklarifikasi.
Keputusan Presiden No. 18/2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 diteken 3 September 2020.
Pemerintah bekerja dan menyampaikan hasil pekerjaannya melalui jubir-jubir yang ada. Ketika ada buzzer yang berinisiatif untuk bertarung di media sosial membela pemerintah, itu hak mereka
Kantor Staf Presiden membantah isu menggunakan buzzer untuk menyampaikan program Presiden dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Gubernur DIY Sri Sultan HB X menerima penghargaan berkat inisiatif dan praktik baik Pemda DIY dalam upaya pencegahan korupsi. Penghargaan tersebut juga menjadi apresiasi atas keikutsertaan Pemda DIY pada program Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2019-2020 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mobil dinas bekas jabatan yang pernah digunakan Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto kembali tidak laku saat lelang kendaraan dinas pada tahun anggaran 2020 meski nilai limit untuk kendaraan tersebut sudah diturunkan.