Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengenalkan staf khusus kepresidenan yang baru. Mereka, didominasi kalangan milenial.
“Implikasi PP 12 di sektor akuntansi sangat banyak, dan tentunya akan berdampak pada penyusunan LKPD. Pernyataan tersebut demikian disampaikan oleh Jugo Noor Subarkah, narasumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, mengawali pemaparan materi pada Focus Group Discussion terkait implementasi PP 12 tahun 2019.
DPRD DIY bersama Pemda DIY masih membahas Raperda Pelestarian Huruf dan Bahasa Jawa di DPRD DIY, Jumat (15/11). Pemda DIY mengusulkan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan kenaikan jabatan di lingkungan Pemda DIY memasukkan materi bahasa Jawa.
Reformasi birokrasi menyeluruh di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan membantu dalam percepatan realisasi lima program prioritas pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
Pemerintah kini tengah mempersiapkan perampingan birokrasi.
Pemerintah Pusat berencana memangkas jabatan eselon di lingkup pemerintahan.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fajroel Rachman membantah Presiden Jokowi membawa Indonesia pada era Neo Orde Baru.
Sumber daya modal terbatas, konteks ekonomi global tidak kondusif, sementara Presiden bervisi besar tentang pembangunan. Masalah itu menjadi kian kompleks karena dunia hari ini berputar jauh lebih cepat, sehingga keputusan hari ini sudah kuno dalam beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan mendatang.
Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jogja telah melalui proses penilaian tahap akhir guna mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanani (WBBK).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo berencana menghapus eselon III, IV hingga V di pemerintahan dalam satu tahun ke depan.
