Reformasi birokrasi menyeluruh di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan membantu dalam percepatan realisasi lima program prioritas pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
Pemerintah kini tengah mempersiapkan perampingan birokrasi.
Pemerintah Pusat berencana memangkas jabatan eselon di lingkup pemerintahan.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fajroel Rachman membantah Presiden Jokowi membawa Indonesia pada era Neo Orde Baru.
Sumber daya modal terbatas, konteks ekonomi global tidak kondusif, sementara Presiden bervisi besar tentang pembangunan. Masalah itu menjadi kian kompleks karena dunia hari ini berputar jauh lebih cepat, sehingga keputusan hari ini sudah kuno dalam beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan mendatang.
Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jogja telah melalui proses penilaian tahap akhir guna mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanani (WBBK).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo berencana menghapus eselon III, IV hingga V di pemerintahan dalam satu tahun ke depan.
Pengangkatan 12 orang wakil menteri (wamen) oleh Presiden Joko Widodo justru dinilai tidak konsisten dalam memangkas birokrasi.Namun Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP menolak jika kehadiran wamen dinilai sebagai sikap Jokowi yang tidak konsisten untuk memangkas birokrasi.
Sebanyak 12 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo harus cepat beradaptasi. Hal tersebut disampaikanWakil Ketua UmumAsosiasi Pengusaha IndonesiaShinta Widjaja Kamdani.
Setelahserah terima jabatan dari Menaker Lama Hanif Dhakiri kemarin, Rabu (23/10/2019),Menaker Ida Fauziah langsung tancap gas.
