Jimly Asshiddiqie : DPD Hasil Pemilu 2019 Harus Kembalikan GBHN
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mempunyai peran untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan. Calon anggota DPD terpilih hasil Pemilu 2019 didorong untuk mengembalikan GBHN.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mempunyai peran untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan. Calon anggota DPD terpilih hasil Pemilu 2019 didorong untuk mengembalikan GBHN.
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Jogja gelar kunjungan kerja (kunker) ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Denpasar. Kunker tersebut bertujuan mempelajari tata kelola dan pencegahan berbagai persoalan masyarakat, di lingkungan yang penuh keberagaman.
Sebanyak 40 Organisasi Perangkat Daerag (OPD) termasuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dan sekolah-sekolah di Kabupaten Kulonprogo telah menggunakan sistem presensi dengan mesin pindai wajah (face scan). Dengan begitu kinerja pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bisa terpantau.
Pemerintah mengantisipasi agar jangan sampai sejumlah kementerian dan BUMN diisi Islam garis keras. Demikian laporan eksklusif Reuters.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan bahwa masih ada sekitar 20 persen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih bemental "ABS" alias "Asal Bapak Senang".
Sejumlah menteri kabinet Presiden Joko Widodo dirumorkan bakal dicopot saat ada reshuffle kabinet.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta agar 'Wajah Baru Jakarta' harus dimaknai sebagai momentum perubahan menuju ke arah yang lebih baik.
Turki menangkap 128 anggota militer atas dugaan hubungan dengan jaringan terkait dengan upaya kudeta pada 2016 silam.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan), agar menerapkan wajib militer kepada warga Indonesia.
Presiden Joko Widodo berencana mengangkat anak muda usia 20-an sampai 30-an tahun masuk ke dalam jajaran kabinetnya, apabila ia dipastikan menjabat kembali sebagai presiden di periode kedua usai sengketa Pilpres.