Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan pengajuan anggaran sebesar Rp12 miliar pengadaan lisensi perangkat lunak (software) dan antivirus oleh Pemprov DKI Jakarta pada 2020.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang Wapres terpilih Ma’ruf Amin untuk beribadah salat Jumat dan dilanjutkan dengan makan siang bersama di Istana Wapres Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menonaktifkan tiga pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait peristiwa hilangnya uang Rp1,6 miliar.
Wacana pemerintah pusat membentuk kementerian digital untuk mendukung ekonomi digital dinilai belum terlalu penting.
Presiden Joko Widododisebut telah memberikan waktu hingga satu bulan kepadaKepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong untuk membenahi ekosistem investasi di Indonesia.
Menghadapi akhir tahun anggaran 2019, satuan kerja di lingkungan pemerintah DIY diminta untuk melaksanakan langkah-langkah strategis. Yaitu melakukan review atas sisa pagu dan rencana kegiatan yang belum dilaksanakan, melakukan percepatan pengadaan belanja modal dan belanja barang yang belum dilaksanakan terutama yang nilainya kurang dari Rp200 juta.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, selama setahun mendampingi Ridwan Kamil memimpin 27 kabupaten/kota, dirinya merasakan punya tantangan yang lebih besar ketimbang saat menjabat bupati.
Dari lima calon Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) DIY yang mengikuti uji gagasan, Tim Pansel sudah mengantongi tiga nama yang dinilai layak untuk menduduki jabatan Sekda DIY. Hari ini, nama-nama ketiga calon tersebut diserahkan kepada Gubernur DIY Sri Sultan HB X.
Provinsi Jawa Barat berencana memindahkan pusat pemerintahan. Program ini disebut sudah melalui proses dan kajian komprehensif. Sudah ada tiga kandidat, yakni Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat), dan Segi Tiga Rebana (Kabupaten Majalengka).
Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil menilai wacana pemekaran provinsi seperti usulan pembentukan Provinsi Bogor Raya tidak relevan dilakukan.
