Provinsi Jawa Barat berencana memindahkan pusat pemerintahan. Program ini disebut sudah melalui proses dan kajian komprehensif. Sudah ada tiga kandidat, yakni Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat), dan Segi Tiga Rebana (Kabupaten Majalengka).
Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil menilai wacana pemekaran provinsi seperti usulan pembentukan Provinsi Bogor Raya tidak relevan dilakukan.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai bersuara soal Partai Demokrat yang menyatakan ingin memperkuat pemerintahan dengan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi-KH Maruf Amin.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan rencana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus mempertimbangkan dampak pada tata negara karena akan mengubah peran dan fungsi sejumlah lembaga tinggi negara.
Hingga kini DKI Jakarta belum memiliki wakil gubernur. Dua partai dituding sebagai pihak yang harus bertanggungjawab.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani siap mengakhiri masa jabatannya sebagai salah satu menteri dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.
Keberadaan kalangan nasionalis dinilai penting untuk menyelamatkan negara.
Tren kepemimpinan saat ini disebut banyak lahir dari kalangan pebisnis.
Pemerintah Pusat berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Menteri dari kalangan prfesional yang saat ini menjabat diprediksi bakal bertahan di kabinet kerja jilid dua.
