Info dari Pejabat Senior Pemerintah, Jokowi Percaya Islam Radikal Ancam Masa Depan Demokrasi
Pemerintah mengantisipasi agar jangan sampai sejumlah kementerian dan BUMN diisi Islam garis keras. Demikian laporan eksklusif Reuters.
Pemerintah mengantisipasi agar jangan sampai sejumlah kementerian dan BUMN diisi Islam garis keras. Demikian laporan eksklusif Reuters.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan bahwa masih ada sekitar 20 persen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih bemental "ABS" alias "Asal Bapak Senang".
Sejumlah menteri kabinet Presiden Joko Widodo dirumorkan bakal dicopot saat ada reshuffle kabinet.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta agar 'Wajah Baru Jakarta' harus dimaknai sebagai momentum perubahan menuju ke arah yang lebih baik.
Turki menangkap 128 anggota militer atas dugaan hubungan dengan jaringan terkait dengan upaya kudeta pada 2016 silam.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan), agar menerapkan wajib militer kepada warga Indonesia.
Presiden Joko Widodo berencana mengangkat anak muda usia 20-an sampai 30-an tahun masuk ke dalam jajaran kabinetnya, apabila ia dipastikan menjabat kembali sebagai presiden di periode kedua usai sengketa Pilpres.
Sebentar lagi, proses mutasi dan rotasi eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemprov Jawa Barat akan dilakukan.
Layanan pengurusan dan pembuatan kartu tanda pencari kerja (AK-1) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo akan tetap dibuka hingga H-1 Lebaran, tepatnya pada Selasa (4/6/2019).
Sudah tentu tanggung jawab tidak bisa ditumpukan pada kebijakan Pemerintah Pusat namun inisiatif dan kreativitas Pemerintah Daerah sangat strategis. Khususnya dalam pemerataan pembangunan di masing-masing wilayah.