Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan, lembaga legislatif sejatinya merupakan oposisi pemerintah dalam sistem presidensial.
Hingga kini, pengisian kursi wakil gubernur DKI Jakarta tak kunjung tuntas. DPRD DKI Jakarta juga belum memutuskan dua nama yang sudah disiapkan yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengungkapkan masih ada kebutuhan 254.173 orang aparat sipil negara (ASN) yang akan dipenuhi pada tahun ini.
Pasca pelantikan Hasto Wadoyo sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), DPRD Kabupaten Kulon Progo menggelar rapat konsultasi pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan membahas pengunduran Hasto Wardoyo sebagai bupati dan rencana pengusulan Wakil Bupati Sutedjo sebagai bupati.
Hari ini, Selasa (2/7/2019), Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo resmi menjabat sebagai pelaksana tugas bupati Kulon Progo. Ia menggantikan Hasto Wardoyo yang diangkat menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mempunyai peran untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan. Calon anggota DPD terpilih hasil Pemilu 2019 didorong untuk mengembalikan GBHN.
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Jogja gelar kunjungan kerja (kunker) ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Denpasar. Kunker tersebut bertujuan mempelajari tata kelola dan pencegahan berbagai persoalan masyarakat, di lingkungan yang penuh keberagaman.
Sebanyak 40 Organisasi Perangkat Daerag (OPD) termasuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dan sekolah-sekolah di Kabupaten Kulonprogo telah menggunakan sistem presensi dengan mesin pindai wajah (face scan). Dengan begitu kinerja pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bisa terpantau.
Pemerintah mengantisipasi agar jangan sampai sejumlah kementerian dan BUMN diisi Islam garis keras. Demikian laporan eksklusif Reuters.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan bahwa masih ada sekitar 20 persen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih bemental "ABS" alias "Asal Bapak Senang".
