Menyikapi pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, yang memberikan izin semua moda transportasi beroperasi, Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY menilai pemerintah semestinya fokus penyelasaian Covid-19 terlebih dahulu.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan kembali memberikan izin operasi pada berbagai transportasi untuk mengangkut penumpang ke luar daerah. Kebijakan itu ia keluarkan pasca peraturan larangan mudik, yang didukung dengan larangan operasi transportasi untuk masyarakat diberlakukan.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan pelonggaran transportasi di masa pandemi Covid 19. Pelonggaran ini dituangkan dalam Permenhub No. 25/2020 sebagai evaluasi dari pembatasan transportasi nasional.
Kementerian Perhubungan memutuskan menjalankan kembali operasional transportasi publik bukan dengan tujuan mudik, mulai Kamis (7/5/2020). Kebijakan ini ditanggapi Garuda Indonesia dengan segera membuka layanan pemesanan tiket secara daring melalui halaman resminya.
Agen bus antar kota antar provinsi (AKAP) maupun travel terpaksa harus menelan pil pahit di tengah pandemi Covid-19 ini. Omzet mereka menurun hampir 100 persen dikarenakan sejumlah wilayah menerapkan pembatasan sosial berskala besar dan diperparah dengan aturan pemerintah yang melarang mudik bagi warganya per Jumat (24/6) lalu.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY, Hantoro mengatakan sejumlah perjalanan bis Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari dan ke Jogja masih berjalan.
Terminal di wilayah DIY, mulai teminal Wates, Jombor dan Gunungkidul sudah melaksanakan protokol penanganan penumpang di terminal. Hingga kini, petugas mengklaim belum ada penumpang yang dilaporkan terpapar Covid.
Dinas Perhubungan (Dishub) DIY mengeluarkan protokol kedatangan di Terminal Bus bagi pemudik atau pendatang yang memasuki wilayah DIY. Protokol tersebut didasarkan pada Permenhub No.18/2020.
Pandemi corona berdampak pada penurunan jumlah penumpang Trans Jogja mencapai 69% setiap harinya. Meski demikian manajemen belum mengurangi jumlah armada sehingga semua bus masih dioperasikan meski ada pengurangan waktu operasional.
Organisasi Angkutan Darat (Organda) menilai wacana pemerintah menaikkan tarif angkutan darat selama pandemi Corona untuk meredam keinginan masyarakat mudik sekaligus mematuhi kebijakan jaga jarak yang mendorong tingkat okupansi turun cukup dilematis diterapkan.
