Kanwil Kemenkum DIY Gencar Sosialisasikan KUHP Baru, Tekankan Paradigma Restoratif
Pemerintah RI akan memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2026 mendatang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen
Pemerintah RI akan memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2026 mendatang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pemasangan pagar laut yang dianggap telah melanggar banyak undang
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengemukakan bahwa penindakan terhadap 30 jaksa yang dikenakan sanksi disiplin oleh Kejaksaan Agung merupakan bentuk
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang gugatan praperadilan penetapan status tersangka Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto
Pemerintah Indonesia mewacanakan pemulangan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, dari penjara militer Amerika Serikat di Guantan
Pemkot Jogja memberikan fasilitas bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Pada tahun ini, Pemkot Jogja turut menggandeng 24 LBH dan OBH
Hukuman fisik sudah tidak relevan dan tidak efektif dilakukan dalam mendidik anak di masa kini.
Ambang batas atau presidential threshold minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan Presiden da
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi salah satu hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya
Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai