Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI), Jakarta, Eliadi Hulu, menggugat UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu dilakukannya karena tidak terima ditilang polisi saat razia kendaraan bermotor.
Aktivis Pusat Studi Antara Komunitas (Pusaka), Sudarto, 45, akhirnya diperbolehkan pulang oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat setelah diperiksa secara intensif di Mapolda Sumbar sejak Selasa (7/1/2020).
Pengadilan india memerintahkan eksekusi hukuman mati empat pria terpidana dalam kasus pemerkosaaan massal (gang rape) dan pembunuhan seorang wanita di bus New Delhi pada 22 Januari mendatang.
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram (TR) tentang prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang berasal dari laporan atau pengaduan masyarakat. Surat tersebut tertuang dalam Nomor ST/3388/XII/HUM.3.4./2019 tertanggal 31 Desember 2019.
Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tangkap Novel Baswedan (Gertak) meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk membuka kembali kasus penganiayaan berujung kematian di Bengkulu yang diduga melibatkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Dorongan itu dilakukan melalui unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Pemerintah Indonesia diminta menyatukan lembaga pengamanan laut dengan sistem satu badan untuk berbagai tugas (single agency multi-task). Hal tersebut disampaikanAnggota Komisi I DPR, Sukamta.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah menganjar sanksi disiplin kepada 174 oknum Jaksa yang diduga telah melakukan pelanggaran sepanjang tahun 2019.
Tersangka penikaman dengan tuduhan lima percobaan pembunuhan di rumah seorang pendeta Yahudi kemarin dibawa ke pangadilan New York untuk disidangkan.
Problem klasik legislasi kita saat ini ialah terjebak dalam rendahnya produktivitas legislasi/UU yang dihasilkan, berkaca dari target prolegnas periode lalu, hanya 10 RUU disahkan pada 2016, delapan RUU pada 2017 dan lima RUU pada 2018, sementara pada 2019, 12 RUU disahkan meski dalam waktu yang singkat dan diantaranya sangat kontroversial berdasarkan isi pasal-pasalnya. Banyak kalangan menilai hal ini disebabkan karena konstelasi politik yang rumit dalam lanskap sistem perpolitikan negara. Tarik ulur antara pemerintah dan DPR menjadi fenomena yang sering terjadi dalam setiap pembahasan RUU.
Laporan akhir tahun Mahkamah Agung (MA) salah satunya menyoroti kesehatan hakim. Sepanjang tahun 2019, 59 hakim disebut telah meninggal dunia.
