Guru Honorer di SMPN 84 Koja, Jakarta Utara, Sugianti, 43, menggugat perdata Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Tjahjo Kumolo, dengan nominal ganti rugi Rp5 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Pemimpin Redaksi (Pemred) Surat Kabar Harian (SKH) Kabar Timur terbitan Kota Ambon, Ongky Anakoda mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus dugaan pengancaman secara bersama-sama di depan umum yang dilakukan sekelompok orang ke SPKT Polres Pulau Ambon dan P.P Lease.
Polda Metro Jaya telah menetapkan Sekretaris Jendral Persaudaraan Alumni (PA) 212 Bernard Abdul Jabbar sebagai tersangka dalam kasus penculikan disertai penganiayaan terhadap aktivis media sosial, Ninoy Karundeng.
Penerbit koran Sun Rupert Murdoch dan Daily Mirror akan dituntut olehPangeran Inggris Harryatas tuduhan peretasan telepon dia dan istrinya Meghan.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan pembantaran terhadap terdakwa Kivlan Zen untuk melakukan pengobatan dan perawatan inap di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta Pusat.
Mayjen (Purn) Kivlan Zen terdakwa kasus menguasai senjata api ilegal merasa keberatan jika pihaknya baik secara pribadi maupun penasehat hukum tidak mendapatkan surat untuk operasi 'Corpus Alienum' dari rumah sakit yang menanganinya yaitu RSPAD Gatot Subroto'.
Sidang lanjutan Kivlan Zen dengan agenda pembacaan eksepsi dibatalkan oleh Hakim Ketua Hariono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akibat keberatan dari Jaksa Penuntut Umum.
Advokat Ahmad Yani membantah membicarakan perkara korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap BDNI dengan hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi, Syamsul Rakan Chaniago.
Sebagai upaya edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY menggelar Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Provinsi yang bertempat di Gedung Pamungkas, Kotabaru, Jogja, Rabu (25/9/2019).
Puluhan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Komite Penegakan Hak-hak Warga Negara menandatangani petisi berisi desakan agar DPR meninjau kembali isi pasal Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dinilai memiliki sejumlah kecacatan.
