Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zen menggugat Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 Agustus 2019 lalu.
Terpidana pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril telah menerima amnesti dari Presiden Jokowi pada Senin (29/7/2019). Ia mengatakan surat pemberian amnesti yang diterimanya itu akan dibingkai dan dipajangnya di rumah.
Seorang anggota TNI tersangka pembunuhan dan mutilasi Prajurit Dua Deri Permana menangis saat mendengarkan keterangan saksi pada sidang perdana di Pengadilan Militer I-04 Jakabaring, Palembang.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pemohon Kivlan Zen secara keseluruhan dalam sidang gugatan praperadilan kasus kepemilikan senjata api ilegal.
Pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta memastikan Kivlan tidak akan hadir dalam sidang putusan dugaan kepemilikan senjata ilegal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini karena sakit.
Purnawirawan TNI Kivlan Zen dipastikan tidak akan mendapat penangguhan penahanan dari Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.
Mensesneg Pratikno menyebutkan Presiden Joko Widodo akan segera menindaklanjuti persetujuan pemberian pertimbangan amnesti untuk Baiq Nuril dari DPR RI.
Sejumlah saksi menyebut ada yang janggal dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal yang melibatkan Kivlan Zen.
Pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril disebut wujud untuk melaksanakan nawacita pemerintah yaitu melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Hal itu diungkapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly.
Pemerintah mengungkapkan alasan mengajukan perlawanan melalui upaya peninjauan kembali (PK) ke Mahakamah Agung terkait kasus pembakaran hutan di Kalimantan.
