Politikus Partai Gerindra yang juga juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mempertanyakan akun instagramnya @andre_rosiade dinonaktifkan oleh pihak Instagram sejak dua hari lalu.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tidak akan melakukan pembatasan layanan media sosial saat sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Namun, Kemkominfo menerapkan hal itu jika berita palsu atau hoaks mengenai sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tidak banyak tersebar di media sosial.
Instagram yang error sejak pagi tadi akhirnya mendapat tanggapan resmi dari pihak instagram.
Jika tak ingin pembatasan akses internet dan media sosial (medsos) kembali dilakukan saat sidang gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung, Pemerintah meminta masyarakat turut menangkal penyebaran berita bohong (false news) dan hoaks.
Jika banyak berita bohong yang menyebar saat sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 berlangsung, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana membatasi akses internet. Namun rencana itu justru mendapat kecaman.
Jelang sidang gugatan Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), muncul isu pembatasan media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan belum ada keputusan mengenai wacana pembatasan akses ke sejumlah fitur media sosial pada masa sidang sengketa hasil Pemilu 2019 yang akan berlangsung pekan ini.
Pembatasan akan dilakukan jika sebaran hoaks atau berita bohong masif sekitar 600700 konten per menit.
Pemerintah berjanji tidak akan lagi membatasi penggunaan media sosial saat sidang sengketa pemilu, seperti saat aksi 22 Mei.
Twitter membuka lowongan pekerjaan untuk mengisi posisi Tweeter in Chief. Sederhananya, Twitter mencari orang untuk menjadi pengelola akun @Twitter. Ini persyaratannya.
Manuver pemerintah memblokir beberapa fitur sosial media atas dasar stabilitas politik dan keamanan pada 22-24 Mei 2019 dianggap sebuah kemunduran dalam mengawal demokrasi.
