Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BOB) melibatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam upaya membantu penanganan Covid-19 di DIY. Terutama dalam memproduksi logistik untuk disalurkan kepada pelaku wisata terdampak corona di DIY.
Pandemi COVID-19, menyebabkan kondisi perekonomian Agus Fathurrohman limbung. Usaha pembuatan batik yang ia beri nama Sinar Abadi Batik (SAB) mengalami penurunan omzet yang cukup tajam. Ia lantas memutar otak supaya SAB tidak bangkrut. Salah satunya dengan banting stir membikin masker kain.
Pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian sebagian besar pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) melemah bahkan tidak lagi berproduksi.
Dinas Koperasi UKM Gunungkidul mendata ada sebanyak 20.846 usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terkena dampak penyebaran Corona. Dampak yang paling terasa yakni penurunan omzet pendapatan selama pandemi berlangsung.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tambahan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) segera dicairkan dan jangan sampai menunggu UMKM tutup karena Covid-19.
Akibat pandemi corona, banyak usaha yang terpaksa tutup, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Jogja. Karenanya, demi bertahan di tengah melemahnya kegiatan perekonomian akibat COVID-19, sejumlah UMKM di Jogja mengalihkan jenis usaha.
Mulai pertengahan Maret lalu, sebagian besar UKM sudah berhenti berproduksi, bahkan lantaran tak terjual, ada bakpia yang terpaksa dijadikan pakan ternak.
Sektor industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sleman menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. Sepinya order membuat produksi dari hampir sebagian besar IKM maupun UMKM banyak yang berhenti.
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sleman siap memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis, termasuk masker maupun cairan pembersih tangan (hand sanitizer) pada masa tanggap darurat Covid-19.
Untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) karena terdampak wabah Corona (Covid-19), Presiden Joko Widodo meminta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan usaha informal dapat memperoleh tambahan insentif baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
