Komisi I DPRD Kabupaten Kulonprogo mendorong agar Pemerintah Kabupaten Kulonprogo memberikan kemudahan akses perizinan bagi pelaku usaha di Bumi Binangun, khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Tujuannya, adalah mendongkrak realisasi investasi di kabupaten Kulonprogo yang sempat terseok-seok pada 2020 silam.
Hal itu diungkapkan Effendi Gazali setelah selesai diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pengadaan bantuan sosial Covid-19 Jabodetabek.
Sejumlah proyek pembangunan untuk memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY masih terus berjalan.
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY mencapai lebih dari 521.000 yang tersebar di kabupaten dan kota. Tetapi dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil saja yang memanfaatkan teknologi, baik dalam usaha marketing maupun produksi.
Program SiBakul Free Ongkir dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop-UKM) DIY dinilai mampu meningkatkan penjualan produk para pelaku usaha.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai kontribusi yang penting sebagai penopang perekonomian. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan, sekaligus motor penggerak pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah.
Penyaluran bantuan kepada 14 juta UMKM diharapkan turut menopang pertumbuhan ekonomi pada tahun ini.
PKB Kota Jogja menggandeng 10 organisasi kepemudaan berbasis masyarakat membentuk 71 kelompok usaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di 45 kalurahan di Kota Jogja.
Kaspersky menyebut serangan siber kepada pelaku UMKM mengalami kenaikan sepanjang 2020.
Pandemi Covid-19 berimbas pada semua sektor, tak terkecuali usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hebatnya, pelaku UMKM tak menyerah pada keadaan. Berbagai cara dilakukan untuk dapat bertahan dalam kondisi sulit saat ini.
