Pengin Daftar UMKM Online Gratis? Begini Cara dan Syaratnya
Berikut ini panduan cara mendaftarkan UMKM secara online di situs OSS.
Berikut ini panduan cara mendaftarkan UMKM secara online di situs OSS.
Dukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY turut mengambil peran mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pelaku usaha kelas kecil dan menengah (UMKM) di DIY didorong terus untuk meningkatkan kemampuan diri. Baik dalam hal kualitas produk, pelayanan hingga pemasaran produk.
Sedikitnya 11.000 atau separuh dari 22.000 jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Jogja diketahui belum mengantongi nomor induk berusaha (NIB). Padahal, proses perizinan dalam mengurus NIB disebut tidak memakan waktu yang lama dan diperlukan UMKM saat mengakses bantuan dari pemerintah.
Penentuan harga produk menjadi salah satu langkah penting dalam dunia usaha. Agar harga yang dikeluarkan bisa tepat dan meningkat daya saing, maka perlu adanya pricing strategy. Meski penentuan harga merupakan hal yang susah, namun strateginya bisa dipelajari.
Untuk mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan, Pemkab Sleman bersama PT Indomarco Prismatama (Indomaret) meresmikan kerja sama pemasaran pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di ratusan gerai Indomaret yang ada di Kabupaten Sleman, Jumat (1/10/2021).
Pemkab Sleman bersama PT Indomarco Prismatama (Indomaret) meresmikan kerja sama pemasaran pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada ratusan gerai Indomaret di Sleman, Jumat (1/10/2021).
Helm custom buatan anak negeri kini mulai digemari oleh masyarakat Indonesia bahkan sampai mancanegara. Tak terkecuali, helm custom besutan Trooper Custom Helmet yang memiliki gaya vintage dan retro.
Bupati Kulonprogo, Sutedjo mengharapkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bumi Binangun segera mengurus legalitas usaha agar semakin berkembang dan mendapatkan pendampingan dari pemerintah.
Agar kebijakan dari eksekutif dan legislatif pada Usaha Kecil Menengah (UKM) tepat sasaran, pembenahan data menjadi yang utama. Dengan kelengkapan data termasuk berbagai klasifikasinya, maka jenis kebijakan dan besarnya anggaran bisa lebih efektif dan efisien. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, RB. Dwi Wahyu Budiyantoro, S.Pd, M.Si.