Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 2 di Pantai Baron, Marjono mengatakan, petugas keselamatan di kawasan Pantai masih butuh tambahan.
Pemkab Gunungkidul masih menunggu kebijakan lanjutan berkaitan dengan pelaksanaan work from anywhere (WFA). Wacana sebagai upaya untuk penghematan anggaran.
Pemkab memastikan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Gunungkidul 2025 berjalan dengan lancar. Pasalnya, mayoritas kalurahan sudah mencairkan.
Bupati Gunungkidul Sunaryanta memecat 2 Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemkab, Kamis. Tindakan tegas dilakukan karena keduanya terlibat perselingkuhan.
Pemkab Gunungkidul bakal melakukan rasionaliasi anggaran pembangunan fisik senilai Rp61 miliar. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden No.1/2025.
Pemkab tidak akan memangkas anggaran untuk makan bergizi gratis di Gunungkidul. Kepastian ini sejalan dengan adanya kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Gunungkidul mulai membahas efisiensi anggaran sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Inpres No.1/2025.
Pemkab akan menggelontorkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD 2025 sebesar Rp123,9 miliar. Pagu ini mengalami kenaikan sekitar Rp3,5 miliar.
Pemkab memastikan hingga sekarang belum ada pencairan Alokasi Dana Desa bersumber APBD Gunungkidul. Hal ini berakibat tertundanya pembayaran gaji di kalurahan.
Pemkab Gunungkidul menghentikan aktivitas Lelang pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) karena ada edaran dari Pusat.
