Peneliti IRE, Arie Sujito mengatakan terkait dengan berbagai problem dana desa agar regulasi yang problematis dari peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri, hingga peraturan bupati harus dikonsolidasi dengan cepat. Jangan sampai regulasi bawah mendistorsi regulasi di atasnya.
Gunungkidul Expo 2018 yang diselenggarakan di Alun-alun Wonosari, sebagai rangkaian acara HUT Gunungkidul ke-187 resmi ditutup, Sabtu (12/5/2018) malam.
Sekretaris Daerah (Sekda), Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengatakan banyak orang pintar atau berpendidikan tinggi tidak mempunyai semangat yang baik dalam bekerja.
Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Hery Kriswanto mengatakan Pemkab harus terus berusaha maksimal mendistribusikan dan memastikan masyarakat yang berhak sesuai HET.
Assisten 1 Sekda Gunungkidul, Sudodo menyambut baik adanya pos siaga baru dari Basarnas DIY. Dengan begitu lanjutnya keselamatan warga Gunungkidul bisa lebih terjamin.
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Basarnas Pusat Agung Prasetyo mengatakan pembentukan pos siaga tersebut terletak di jalan Jogja-Wonosari, Gading, Playen. Adapun bangunan yang digunakan untuk pos merupakan hasil peminjaman dari Pemkab Gunungkidul.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul Sigit Purwanto membenarkan telah ada surat masuk terkait pengunduran diri dari tiga orang pejabat di lingkungan Pemkab Gunungkidul.
Tommy mengatakan ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan kebijakan tersebut ada di tingkat provinsi, menjadi alasannya berniat maju. Beberapa hal yang ia soroti diantaranya permasalahan tambang, dirasanya belum jelas perijinannya. Selain itu Danais juga diharapkannya dapat dirasakan masyarakat tingkat desa.
Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno mengatakan data penerima bantuan tersebut harus dikaji dengan benar. Dia bahkan melarang Pemkab mengandalkan data pada tahun sebelumnya.
Sekretaris Daerah Gunungkidul, Drajat Ruswandono mengatakan tidak memiliki wewenang untuk terjun lebih dalam pada permasalahan tersebut, pasalnya hal itu merupakan ranah Pemda DIY.
