Warga mempertanyakan kebijakan khusus pembelian BBM bersubsidi menggunakan jeriken. Keluhan ini disampaikan dalam Sosialisasi Tugas dan Capaian Tugas BPH Migas Tahun Anggaran 2020 di Balai Kalurahan Kepek, Wonosari, Gunungkidul Kamis (27/8/2020).
Jajaran Satreskrim Polres Kulonprogo menangkap warga Kapanewon Pengasih, berinisial DSY, 30, lantaran kedapatan kulakan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di SPBU untuk dijual kembali kepada konsumen.
DPR mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas untuk memberantas mafia BBM bersubsidi.
Keberadaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mini atau yang biasa disebut pom mini kian menjamur di Bantul.
Badan Pengatur Hilir (BPH Migas) kembali mengusulkan revisi aturan mengenai konsumen yang layak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai langkah preventif menekan potensi over kuota. Upaya ini diharapkan dapat terealisasi pada 2020.
Setelah mencabut larangan penjualan bahan bakar minyak (BBM) secara eceran yang sempat menjadi polemik di masyarakat, Pemerintah Bantul kini bukan hanya membolehkan, bahkan tanpa harus melalui izin usaha mikro kecil (IUMK) dari kecamatan dan rekomendasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perinsustrian (KUKMP). Namun, cukup dengan surat keterangan usaha dari desa.
Keberadaan ratusna pom mini di Bantul dipersoalkan Pemda setempat.
Lantaran menuai kontroversi, kebijakan larangan penjualan BBM eceran di Bantul akhirnya dicabut.
Kebijakan Pemkab Bantul yang melarang penjualan BBM eceran menuai protes keras dari lembaga legislatif.
Rencana Pemerintah Kabupaten Bantul melarang penjualan BBM eceran ditolak para camat.
