Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menegaskan, bahwa situasi kondisi di Papua dan Papua Barat sudah mulai kondusif.
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pendahuluan permohonan pengujian Undang Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di Ruang Sidang Pleno MK pada Senin (9/9/2019).
Kepolisian Daerah Papua menangkap dan menahan tersangka baru berinisial FBK selaku aktor intelektual di balik kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
Pemerintah diminta untuk membongkar keterlibatan kelompok terafiliasi ISIS yang dinilai turut serta dalam kerusuhan di Papua dalam beberapa waktu belakangan. Hal itu harus dibuktikan dan tidak sekadar disampaikan semata.
Tokoh Papua Freddy Numberi meminta Presiden Joko Widodo menyelesaikan persoalan hak asasi manusia yang terjadi di wilayah tersebut.
Empat aktivis dan masyarakat yang diduga terlibat kerusuhan di Kota Sorong, Papua Barat mendapat pendampingan dari belasan pengacara yang tergabung dalam Tim Pembela Kemanusiaan, Penegakan Hukum dan Kemudian Papua.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali membuka blokir atas layanan data internet di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua, terhitung mulai Jumat (6/9/2019) pukul 22.30 WIT.
Pemerintah perlu melakukan tiga langkah dalam penyelesaian persoalan di Papua, yaitu solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri masih menyelidiki ada tidaknya kaitan kericuhan di Papua dan Papua Barat dengan kelompok teroris ISIS yang diduga berkembang di Papua.
Penetapan tersangka dua aktivis hak asasi manusia terkait kerusuhan di Papua tidak berbasis pemahaman tentang pembela hak asasi. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga.
