Kepolisian mengambil tindakan tegas pada aksi kerusuhan di papua. Polri menetapkan 78 warga Papua dan Papua Barat sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pada aksi yang berujung anarkis beberapa waktu lalu
Konflik di Papua tidak hanya menjadi komoditas di dalam negeri. Isu tentang gejolak di Papua dan Papua Barat viral di sejumlah negara. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat lebih dari 20 negara terdeteksi menyebarkan informasi konten Papua.
Masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial,
Kepolisian sudah menyebut dalang di balik kerusuhan terkait Papua di Papua. Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Tito Karnavian menyebutkan Benny Wenda sengaja membuat kerusuhan Papua dan Papua Barat. Kerusuhan dibuat menjelang rapat Komisi HAM PBB di Jenewa.
Aksi terkait kasus Papua mendapatkan perhatian penuh dari kepolisian dan TNI. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan Benny Wenda, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Komite Nasional Papua Barat KNPB berada di balik aksi demo anarkis yang terjadi di dalam dan di luar Papua.
Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan Rp1 miliar untuk tahap pertama guna memberikan stimulan bagi para korban terdampak konflik di Papua.
Pemerintah secara bertahap mulai melakukan pembukaan terhadap pemblokiran layanan data di Papua dan Papua Barat.
Komunitas masyarakat sipil di Papua Barat dan Papua saat ini sedang berupaya melakukan beberapa hal kunci.
Kemensos memberikan santunan luka senilai Rp5 juta sebagai upaya untuk meringankan beban korban.
Amnesty International Indonesia menyebut Veronica Koman yang ditetapkan sebagai tersangka bukan akar masalah rasial, melainkan beberapa anggota TNI yang mengucapkan kata rasial dan kepolisian menggunakan kekuatan berlebihan di asrama mahasiswa Surabaya.
