Jokowi: Papua Sudah Diberi Kewenangan Besar, Apalagi yang Kurang?
Tuntutan memerdekakan diri dari Indonesia oleh sebagian warga Papua ditanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tuntutan memerdekakan diri dari Indonesia oleh sebagian warga Papua ditanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Polisi akhirnya menahan terduga provokator insiden rasis di asrama Papua, di Surabaya, Jawa Timur yang memicu gelombang demonstrasi dan kerusuhan di Papua.
Polisi mingimbau warga di Kota Jayapura dan sekitarnya untuk segera melaporkan kerusakan dari dampak aksi demo tolak rasisme yang berujung anarkis pada Kamis (29/8/2019) lalu ke SPKT Polda Papua.
Pada Senin (2/9/2019), tersangka dugaan kasus ujaran rasialisme kepada mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) Jalan Kalasan, Surabaya, berinisial SA menjalani pemeriksaan selama lebih dari 12 jam di Mapolda Jawa Timur.
Polda Jawa Timur menahan tersangka kasus dugaan penyebaran informasi hoaks, diskriminasi dan provokasi di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya, Tri Susanti selama satu kali 24 jam.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penanganan konflik di Aceh dan Papua berbeda karena masing-masing daerah memiliki karakter yang tidak sama meskipun keduanya diberikan kewenangan otonomi khusus dengan anggaran yang besar.
Gubernur Papua Lukas Enembe meminta segala bentuk tindakan menyampaikan pendapat di luar kewajaran dan membahayakan masyarakat umum agar ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Sebanyak 500.000 URL (Uniform Resource Locator) atau alamat website terdeteksi menyebar hoaks yang berpotensi memperkeruh situasi di Papua dan Papua Barat sehingga layanan internet di daerah itu masih dibatasi.
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari menegaskan DPR akan memanggil Menteri Luar Negeri Indonesia pada Kamis (5/9/2019).
Ketua United Liberation Movement for West papua (ULMWP) Benny Wenda menanggapi tudingan pemerintah terhadap dirinya terkait kerusuhan di Papua.