Kuasa Hukum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) angkat bicara soal ungkapan rasis berujung demo besar-besaran di Papua.
Diskriminasi kerap dialami mahasiswa Papua yang belajar di luar daerahnya.
Aksi menolak rasisme di Sorong, Papua Barat, yang berujung ricuh Senin (19/8/2019) ternyata belum selesai. Aksi masih berlanjut hingga Selasa (20/8/2019).
Istana Kepresidenan meminta aparat keamanan menindak organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, termasuk oknum-oknum yang melakukan provokasi sehingga memicu kerusuhan di Manokwari dan tempat lainnya.
Untuk mengamankan wilayah Manokwari dan Kota Sorong, Papua Barat, Polri mengirim tambahan pasukan sepanjang hari ini, Selasa (20/8/2019).
Menyusul kerusahan yang terjadi di Manokwari Papua Barat pada Senin (19/8/2019),Kementerian Perhubungan memintaKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Manokwari Papua Barat meningkatkan kewaspadaan di wilayah kerjanya.
Kasus kerusuhan di Manokwari Papua membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara. Ia memberikan jaminan keamanan bagi mahasiswa Papua yang sedang menempuh studi berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar seluruh mahasiswa asal Papua yang berada di DIY untuk bisa menahan diri. Sultan berharap agar mereka tidak terprovokasi dan fokus untuk belajar.
Asrama mahasiswa Papua di Makassar diserang orang tak dikenal sekitar pukul 19.15 Wita. Ratusan petugas keamanan mulai berjaga di kawasan asrama Jalan Lanto Daeng Pasewang.
Kerusuhan di Papua bisa memengaruhi perekonomian nasional apabila dibiarkan berlarut-larut. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan dampak kerusuhan di Papua terhadap perekonomian bisa memberi persepsi buruk investor.
