Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul mengklaim sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Bantul tahun ini sudah tdak ada persoalan. Hanya saja, sistem yang diterapkan belum sepenuhnya mengacu pada jarak tempuh seperti instruksi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).
Sebanyak 500 calon siswa dari berbagai jenjang SMP/MTs seluruh DIY mengajukan permohonan penambahan nilai melalui prestasi nonakademik pada hari pertama layanan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 dibuka di Kantor Disdikpora DIY, Jalan Cendana, Senin (25/6/2018).
Disdikpora DIY melalui Balai Pendidikan Menengah Kota Jogja melayani sedikitnya 170 pemohon rekomendasi jalur surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 pada layanan hari pertama di Kantor Balai Dikmen, Jalan Sisingamangaraja, Kota Jogja Senin (25/6/2018).
Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) Kulonprogo melayani warga yang ingin mendapatkan surat rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) hingga Jumat (29/6/2018). SKTM tersebut akan digunakan warga untuk mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2018 melalui jalur zonasi 1.
Sistem zonasi bakal diberlakukan pada seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang TK, SD dan SMP di Kabupaten Sleman. PPDB sendiri bakal dimulai serentak pada 1 Juli 2018.
Disdikpora DIY mulai membuka pengurusan rekomendasi surat keterangan tidak mampu (SKTM) bagi pendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018, di Kantor Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) kabupaten dan kota se-DIY, Senin (25/6/2018) hingga Jumat (29/6/2018).
Layanan pengurusan penambahan nilai nonakademik dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 di Kantor Disdikpora DIY Jalan Cendana Kota Jogja, digelar hari ini atau Senin (25/6/2018) hingga Jumat (29/6/2018). Disdikpora DIY hanya mengakui prestasi nonakademik melalui seleksi berjenjang.
Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY dan Ombudsman RI (ORI) DIY memetakan permasalahan yang mungkin akan terjadi saat pelaksanaan PPDB 2018. Penanganan permasalahan tersebut akan dikoordinasikan dengan cepat melalui forum Disdikpora se-DIY dan ORI DIY.
Jumlah sekolah madrasah swasta yang lebih banyak dari pada sekolah madrasah negeri ditengarai menyebabkan rawan pungutan liar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Pasalnya banyak siswa yang ingin masuk ke sekolah madrasah negeri.
Dinas Pendidikan Kota Jogja terus memonitor sekolah-sekolah terkait dengan larangan pengadaan seragam dari pemerintah pusat, terutama di masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Kepala sekolah diingatkan terkait sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti ada oknum yang masih menjual seragam kepada para siswa.
