Pemerintah Indonesia mengharapkan adanya dukungan dan komitmen dari Jepang untuk dapat memberikan eliminasi empat pos tarif ikan tuna kaleng.
Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional dan backbone perekonomian nasional. Beragam kebijakan juga telah ditetapkan Pemerintah untuk mendukung hal tersebut.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kegiatan ekspor di Indonesia mengalami kenaikan. Hal itu terlihat dari data nilai ekspor pada Juni 2022 kemarin.
Kemudahan ekspor yang didapat Suzuki berupa proses clearance dipercepat di negara tujuan, pengamanan supply chain, serta pengakuan tingkat kepatuhan prosedur yang setara di antara negara-negara Asean.
Pasar lokal furnitur dan perabot rumah berbahan kayu dinilai cukup menjanjikan dan tidak kalah dengan pasar di luar negeri. Penjualan secara daring dapat membantu mengungkit pasar lokal tersebut.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan, Indonesia akan mengenakan pajak ekspor yang lebih besar apabila Indonesia dipaksa untuk melakukan ekspor bahan baku.
Presiden Jokowi kembali membuka keran impor minyak goreng.
Langkah India melarang ekspor gandum diperkirakan menambah deretan masalah dalam rantai pasok pangan global.
Pemerintah resmi menetapkan kebijakan pelarangan ekspor produk CPO, RPO, POME, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil serta siap menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pemerintah memutuskan melarang ekspor untuk semua produk sawit, baik minyak kelapa sawit (CPO), dan turunannya termasuk RPO, RBD Palm Olein, POME, dan used-cooking oil.
