Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno, mendesak Pemkab untuk segera menyerahkan draf rancangan peraturan daerah (raperda) untuk dibahas di tahun ini. Ia tidak menampik hingga awal Februari ini belum ada rancangan yang dibahas.
Kebijakan kontroversial diambil oleh Gubernur Bali I Wayan Koster. Ia melegalkan arak Bali. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
Pengembang atau masyarakat yang ingin membuat bangunan di Sleman diminta untuk menyertakan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) atau kajian lalu lintas ketika ingin mendirikan sebuah bangunan.
Pemkab Bantul menyiapkan peraturan daerah (perda) tentang larangan pemotongan dan peredaran daging anjing.
Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman mengimbau agar pengembang atau masyarakat yang ingin membuat bangunan diminta untuk menyertakan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) atau kajian lalu lintas ketika ingin mendirikan sebuah bangunan.
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Gunungkidul berkomitmen untuk menyelesaikan review terhadap Perda No.6/2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Meski demikian, untuk penyelesaian masih butuh waktu karena harus mendapatkan peresetujuan dari Pemda DIY maupun Pemerintah Pusat.
Polemik mekanisme pemilihan kepala dusun (kadus) di Bantul akhirnya berujung. Seperti diketahui, beberapa pihak sebelumnya ada yang mengusulkan agar pemilihan kepala dusun tidak dilakukan melalui seleksi, melainkan lewat pemilihan.
DPRD Kota Jogja akan menyiapkan Perda Minuman Beralkohol (mihol) untuk memperbarui aturan yang sudah ada. Naskah akademik perda tersebut sedang disusun dan akan dibahas pada 2020.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mendukung upaya Pemkab untuk menyosialisasikan peraturan daerah (perda) yang dihasilkan. Langkah ini perlu diambil agar keberadaan peraturan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga berlaku efektif dan maksimal.
Pelanggar ketertiban umum di Kota Jogja siap-siap ditindak tegas.
