Pembelajaran inklusif merupakan sistem layanan bagi anak berkebutuhan khusus dilayani di lembaga pendidikan maupun sekolah regular. Dalam penyelenggaraannya, proses pembelajaran inklusif di sekolah membutuhkan penanganan secara serius dari pihak terkait, terutama orangtua, pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna, Senin (29/11).
Pengurus ponpes di Kulonprogo mendorong agar terdapat produk hukum mengenai pesantren sehingga keberlangsungan lembaga pendidikan Islam tertua mampu naik kelas.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan Covid-19 selesai pada akhir bulan ini. Dewan berharap raperda tersebut menjadi acuan bagi Pemda DIY dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan.
Pemkab bersama-sama dengan Anggota DPRD Gunungkidul sepakat untuk membahas 11 rancangan peraturan daerah (Raperda) baru di tahun ini. meski demikian hingga Mei ini belum ada satupun rancangan yang dibahas dan ditetapkan menjadi perda.
DPRD Kota Jogja tengah membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) toko rakyat sebagai pengganti Raperda penataan toko swalayan. Raperda ini diklaim dewan nantinya merupakan upaya dalam melindungi toko yang dikelola langsung oleh warga.
DPRD Kota Jogja melakukan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021 yang sempat tertunda. Kota Jogja akan melakukan pembahasan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Rancangan Perubahan atas Peraturan Daerah mengenai Pengawasan Bea Perolehan Hak Tanah Atas Bangunan (BPHTB) Kota Jogja telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD pada Jumat malam (4/12/2020). Revisi Perda Pengawasan BPHTB terbaru dinilai memihak kepada rakyat.
Meski tahun ini dilanda pandemi Covid-19, DPRD Kabupaten Magelang terus berkomitmen menjalankan tugas dan fungsinya. Termasuk menerbitkan peraturan daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul menghapus tujuh rancangan peraturan daerah atau raperda dari daftar pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2020. Dengan demikian target raperda tahun ini dari yang tadinya 17 raperda menjadi 10 raperda.
