Dorongan untuk melakukan digitalisasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) mutlak dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini seiring dengan tren digital di setiap lini dalam kehidupan saat ini.
Pemkab Bantul melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) membuka layanan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronok (KTP-El) dan Kartu Identitas Anak (KIA) serta akta kelahiran melalui program jemput bola ke sekolah-sekolah.
Aduan terkait pelayanan publik di DIY meningkat sepanjang 2021 dibandingkan tahun sebelumya. Data itu terungkap dalam hasil kajian yang dilakukan oleh Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia (IDEA) Yogyakarta belum lama ini.
KAI Commuter menghadirkan layanan vending machine untuk memenuhi kebutuhan transaksi tiket perjalanan KRL Yogyakarta-Solo di enam stasiun yang diharapkan semakin memudahkan penumpang mengakses layanan moda transportasi massal tersebut.
Pemerintah Kapanewon Depok meluncurkan aplikasi Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon Depok (Sipakde), Selasa (26/10/2021). Peluncuran secara simbolis dilakukan oleh Bupati Sleman di Pendopo Kapanewon Depok bersamaan dengan kegiatan Festival Angkringan dan penyerahan IMB bagi 24 rumah ibadah.
Pemkab Sleman berencana membangun Mall Pelayanan Publik dengan anggaran fantastik. Pembangunan gedung empat lantai tersebut akan dimulai pada 2022 mendatang.
Polres Bantul mulai memberlakukan program besuk tahanan secara online atau yang dikenal dengan program Meradu (mengobati rasa rindu).
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kembali mengoperasionalkan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan sistem drive thru.
Lebih dari 50 karyawan Hyatt Regency mengikuti layanan Easy Paspor dari Kantor Imigrasi Yogyakarta, Selasa (28/9/2021). Dengan layanan ini, pengurusan paspor lebih mudah karena bisa dilakukan dari lokasi dimana pemohon berada.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja semakin memaksimalkan pelayanan digital. Hal ini sebagai dukungan pencanangan DIY menuju kabupaten/kota bebas pungutan liar (pungli). Dengan pelayanan digital, masyarakat bisa lebih mudah dalam mengakses pelayanan dan mencegah potensi pungli.
