Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan digitalisasi DIY harus memudahkan masyarakat dan memperkuat layanan publik yang inklusif.
Dukcapil Gunungkidul menggelar One Day Service di Logandeng, Playen, untuk memudahkan warga mengurus dokumen kependudukan dalam sehari.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jogja terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan bangunan melalui berbagai inovasi
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terus berkomitmen untuk mendekatkan sarana pelayanan kepada masyarakat luas.
ORI DIY nilai pelayanan publik Bantul 84,35. RSUD disorot soal efisiensi, Dinsos soal aduan.
Sidang Akta Kematian Terpadu di Ngestirejo memudahkan warga Gunungkidul mengurus akta kematian dan kelahiran melalui layanan terpadu Dukcapil dan PN.
Ombudsman DIY berdialog dengan petani Parangtritis, menyerap aduan pupuk dan mendorong pelayanan publik sektor pertanian yang merata.
Ombudsman Kalsel menangani 298 laporan masyarakat sepanjang 2025. Mayoritas keluhan terkait infrastruktur dan dugaan maladministrasi layanan publik.
Sebanyak 722 pesan merupakan aduan, 353 pesan masukan, 432 pesan pertanyaan, dan 12.518 pesan lain-lain. Sementara 14.365 pesan masih dalam proses verifikasi.
Inspektorat Kota Jogja menggelar Konsultasi Publik dengan mengundang perwakilan perangkat kelurahan dan kemantren dari tiap wilayah
