Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo akan menerjunkan personel untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan di sejumlah lokasi publik pada malam tahun baru mendatang. Jika ditemukan ada masyarakat yang menggelar acara dan berpotensi menimbulkan kerumunan maka bakal dibubarkan.
Puluhan remaja diberikan peringatan setelah nekat berkerumun dan menyalakan petasan sehabis Salat Subuh di Purwomartani, Kalasan, Sleman, Senin (27/4/2020).
Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul serta TNI-Polri kian gencar meningkatkan patroli setiap sore atau jelang berbuka puasa selama Ramadan.
Selain patroli keramaian, Satpol PP Bantul juga merrazia tempat hiburan malam dan minuman keras (miras) di kawasan wisata Parangtritis. Hasilnya, kata dia, ditemukan masih ada yang menjual miras.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Sleman mengeluhkan jumlah personel yang minim. Saat ini Satpol PP Sleman baru diisi oleh 40 orang petugas operasional yang dibagi dalam lima regu.
Sebanyak 26 orang tenaga kontrak bantuan polisi (banpol) pamong praja yang berada di bawah wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY akan diperbantukan untuk memperkuat pengamanan kompleks Kepatihan.
Kawasan perbatasan, baik antara DIY dan Jawa Tengah (Jateng) maupun antara kabupaten/kota di DIY masih menjadi titik potensial terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)
Setelah papan reklamenya dibongkar paksa beberapa hari lalu, pemilik papan reklame raksasa di Jalan Kaliurang Km. 8, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Sleman juga dimejahijaukan. Bahkan dari hasil sidang di Pengadilan Negeri Sleman, akhir pekan lalu, pemilik reklame tersebut dijatuhi denda sebesar Rp10 juta.
Pemda DIY bakal mendapatkan sumber pendapatan baru. Denda pengadilan kasus pelanggaran peraturan daerah (perda) yang disidangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY yang selama ini langsung masuk ke kas negara, kini bakal masuk ke kas daerah.
Mulai bulan depan personel satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) yang ada di kabupaten/kota diberikan kewenangan penuh untuk menertibkan pelanggaran pemasangan reklame di bahu jalan.
