Kawasan perbatasan, baik antara DIY dan Jawa Tengah (Jateng) maupun antara kabupaten/kota di DIY masih menjadi titik potensial terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)
Setelah papan reklamenya dibongkar paksa beberapa hari lalu, pemilik papan reklame raksasa di Jalan Kaliurang Km. 8, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Sleman juga dimejahijaukan. Bahkan dari hasil sidang di Pengadilan Negeri Sleman, akhir pekan lalu, pemilik reklame tersebut dijatuhi denda sebesar Rp10 juta.
Pemda DIY bakal mendapatkan sumber pendapatan baru. Denda pengadilan kasus pelanggaran peraturan daerah (perda) yang disidangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY yang selama ini langsung masuk ke kas negara, kini bakal masuk ke kas daerah.
Mulai bulan depan personel satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) yang ada di kabupaten/kota diberikan kewenangan penuh untuk menertibkan pelanggaran pemasangan reklame di bahu jalan.
Kampung Alun-Alun di Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja menandatangani komitmen Gerakan Kampung Panca Tertib di Lapangan Sebosanti, Purbayan, Kota Jogja, Minggu (6/10/2019) pagi.
Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul yang meninggal dunia akibat kesetrum saat mencopot baliho ilegal di Simpang Empat Jambidan, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Bantul beberapa hari lalu menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Santunan yang diterima langsung oleh istri almarhum tersebut sebesar Rp111 juta.
Sekretaris Satpol PP Bantul Ris Widodo menyatakan dua anggotanya yang kesetrum saat menertibkan baliho atau iklan luar ruangan milik salah satu kandidat calon Bupati Bantul yang diduga ilegal itu bukanlah pegawai negeri sipil (PNS) namun pekerja harian lepas (PHL).
Baliho yang memampang potret salah satu kandidat calon Bupati Bantul, Dewata Eka Putra itu ditertibkan lantaran tak berizin.
Sebanyak dua orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul, kesetrum saat menertibakan baliho yang diduga tidak berizin di wilayah Banguntapan, Bantul.
Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbatas dinilai jadi alasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah (perda).
