Satuan Polisi Pamong Praja Kulonprogo bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo menggelar penertiban terhadap sejumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) di kawasan Alun-Alun Wates, Kecamatan Wates, Senin (28/1/2019).
Polisi menetapkan seorang pemulung berinisial AM sebagai tersangka terkait kericuhan antara petugas Satpol PP dengan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Sejumlah pengemis, pengamen dan gelandangan berhasil ditertibkan oleh Satpol PP DIY awal pekan ini. Dari sembilan orang pengemis, pengamen dan gelandangan yang terjaring ada pengemis yang kedapatan memiliki tabungan sebanyak Rp13 juta.
Kepala Satpol (Kasatpol) PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko menyampaikan kekesalannya dengan kebijakan baru yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, terkait larangan parkir bagi kendaraan milik PNS di Gedung DPRD Jakarta . Yani menganggap kebijakan itu tanpa sosialisasi terlebih dahulu.
Sejumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kulonprogo menggelar agenda pembersihan spanduk dan banner tak berizin di tepian jalan umum Jalan Perwakilan, Kecamatan Wates, Kamis (21/6/2018) pagi tadi.
Menurut pantauan Forum Pemantau Pakta Integritas Independen (Forpi) Kota Jogja sampai saat ini reklame tanpa izin dan melanggar aturan penataan terus bertambah setiap harinya. Saat ini hampir 95% reklame di Jogja tidak berizin. Oleh karena itu, Forpi menyayangkan ketidaktegasan kinerja Satpol PP yang terkesan tebang pilih dalam menertibkan reklame tanpa izin.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY menyanggah pendapat dari anggota Forum Masyarakat Arus Bawah (Forkomaba) yang menyatakan penertiban gelandangan dan pengemis masih diwarnai kekerasan dan intimidasi.
Forum Komunikasi Masyarakat Arus Bawah (Forkomaba) menilai upaya penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja maupun DIY masih kerap dihiasi dengan kekerasan dan intimidasi.
