BPN Prabowo-Sandiaga mempertanyakan rencana capres nomor urut 01 Joko Widodo yang terungkap dalam Debat Pilpres IV, terkait pendidikan Pancasila yang akan diterapkan sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Masyarakat Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, mengakui kesalahan atas kebaradaan peraturan dusun yang melarang pendatang nonmuslim dan penganut kepercayaan tinggal di dusun tersebut.
Jelang Pemilu, isu pertarungan antara kelompok Pancasila dengan Khilafah kembali mencuat. Masyarakat diimbau untuk menolak tegas ideologi yang ingin merusak persatuan dan kesatuan NKRI.
Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI purnawirawan Ryamizard Ryacudu, mengapresiasi pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara yang digelar oleh ormas Pemuda Pancasila bersama dengan Kementerian Pertahanan RI.Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila menyelenggarakan acara Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi pengurus Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila tahun 2019.
Pemberian pemahaman akan pancasila dan UUD 45 atau wawasan kebangsaan disarankan tidak hanya kepada masyarakat umum dan pemuda saja. Namun para elite politik juga sebaiknya juga diberikan materi tersebut, sehingga diharapkan bisa menjalankan fungsinya dalam berbangsa dan bernegara dengan baik.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul menyambut baik rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembalikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) ke bangku sekolah di tahun ajaran 2019-2020. Namun, hingga sekarang belum ada surat resmi terkait dengan kebijakan tersebut.
Ratusan warga lintas generasi dan beragam agama serta kepercayaan, mengikuti acara Sarasehan dan games kebangsaan di Tanah Perdikan, Ecoedupark, Puyang, Purwoharjo, Samigaluh, Kulonprogo, Selasa (18/12/2018).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menggodok rencana penerapan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Direncanakan penerapan mata pelajaran baru ini akan diperbanyak dengan kegiatan praktik.
Mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dinilai tak perlu masuk ke dalam kurikulum.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait temuan sebuah lembaga survei mengenai 19,4% Pegawai Negeri Sipil yang menolak paham Pancasila.
